PENILAIAN mantan Menko Polhukam Mahfud MD tentang situasi politik dalam negeri di tengah gelombang unjuk rasa massa saat ini agaknya patut diperhatikan.
Menurut dia, langkah yang dilakukan oleh pemerintah merespons gejolak sosial-politik belakangan ini masih bersifat awal dan sementara, belum menyentuh akar persoalan.
“Langkah pemerintah baru tahap awal. Api dalam sekam itu bisa suatu saat muncul lagi kalau tidak ada perubahan pola,” kata Mahfud, dikutip Tribunnews, Selasa (2/9).
Menurut dia, pemerintah baru meredam, belum menyelesaikan masalah walau Mahfud mengakui pemerintah sudah menindak tegas berbagai aksi kekerasan, baik dari aparat maupun massa.
“Masalah utamanya adalah menjawab dengan kebijakan nyata terhadap faktor-faktor yang memicu demonstrasi besar kemarin. Itu yang belum dilakukan,” ujar Mahfud.
Dia menekankan, keresahan publik tidak sekadar lahir dari isu tunjangan DPR atau aksi simbolik, melainkan akumulasi masalah lama yang tidak pernah diselesaikan.
Mahfud menyebut ada dua sektor krusial yang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, yaitu ekonomi dan hukum.
Di bidang Ekonomi, lanjutnya, terjadi kesenjangan antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan karena meski disebut ekonomi membaik, angka PHK dan pengangguran tetap tinggi. Pajak dinilai mencekik, harga beras terus naik meski pemerintah mengklaim stok aman.
Di bidang Hukum, menurut Mahfud, banyak kasus menimbulkan tanda tanya publik. Eksekusi putusan pengadilan tertunda. Politisasi hukum masih terasa, sementara kasus pencucian uang hingga kini belum tuntas.
Menurut dia, lemahnya penegakan hukum justru melukai kepercayaan rakyat pada negara.
Mahfud juga menyoroti pola komunikasi pemerintah. Dia menilai pidato-pidato pejabat sering terlalu penuh optimisme tanpa diiringi kepekaan terhadap realitas masyarakat.
Sedangkan terkait aksi-aksi demo sejak pekan lalu, Mahfud menilai, hal itu bersifat organik, lahir dari keresahan nyata rakyat, walau ia juga mengingatkan, ada kemungkinan pihak tertentu menunggangi momentum tersebut.
“Pemerintah agar tidak berhenti pada langkah instan. Perlu strategi jangka panjang yang transparan dan berpihak pada rakyat agar situasi kembali stabil, “ ujarnya.
Jika akar masalah tidak disentuh, ujarnya, api dalam sekam itu bisa kembali menjadi ancaman di masa depan.
Gelombang aksi massa
Aksi unjuk rasa besar digelar oleh buruh yang tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak 25 Agustus, juga oleh komponen masyrakat lain seperti komunitas pengemudi ojek online setelah salah satu rekan mereka, Affan Kurniawan (21) tewas terlindas kendaraan rantis Brimob, 29/8.
Aksi demo sporadisoleh aktivis kampus dilaporkan masih berlangsung sampai hari ini, Selasa )2/9) di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, Medan dan Bengkulu,
Kerusuhan pecah di Kampus Unisba, Jl. Tamansari, Bandung, Selasa dinihari (2/9) saat polisi menembakkan gas air mata pada mahasiswa yang sejak malam sebelumnya berunjukrasa ke kantor DPRD setempat.
Sejak aksi-aksi massa pada 28 Agustus, sudah sepuluh orang tewas, selain Affan yang terlindas kendaraan rantis, tiga orang akibat terbakarnya gedung DPRD dan satu dikeroyok massa di Makassar, selebihnya korban yang tewas Solo, Semarang, Manokwari dan Yogyakarta termasuk diduga akibat kekerasan aparat.
Selain tindakan tegas terhadap perusuh, penjarah atau siapapun yang melakukan aksi anarkis, pemerintah juga dituntut melakukan pembenahan fungsi DPR dan DPRD, juga tatakelola kenegaraan secara umum. (tribunenews/ns)
