KOALISI Masyarakat Sipil Indonesia (KMSI) menilai, hajatan KTT ke-43 ASEAN yang sedang berlangsung di Jakarta, 3 – 7 September tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat luas sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti isu pekerja migran dan transisi energi.
Kompas melaporkan (6/9) hal itu mengemuka dalam deklarasi Masyaraat Sipil Indonesia terdiri dari Migrant Care, Infid, AMAN Indonesia, Oxfam, Jaringan Buruh Migran, Koalisi Perempuan Indonesia, Penabulu Foundation dan Kapal Perempuan menyikapi KTTke-43 ASEAN tersebut.
Program Officer for Sustainable Development Goal (SDG) Infid Angelika Fortuna menjelaskan, dalam Forum Rakyat ASEAN (APF) yang digelar pada 1 sampai 3 Sept. pihaknya fokus pada isu-isu ekonomi informal dan pekerja sektor informal sejalan dengan tema keketuaan Indonesia yakni ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.
“Tema KTT ASEAN sebenarnya menjadi paradoks. Kita semua sebagai pemangku kepentingan adalah pihak yang mendorong pertumbuhan, namun saat berbicara soal sektor informal terkait soal ekonomi, justru menjadi epicentrum problem, “ tuturnya.
Menurut dia, soal mendasarnya terletak pada konsep bahwa pekerja sektor informal tidak diakui secara resmi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mereka pun rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasar sebagai pekerja dan manusia.
APF menilai, ASEAN tidak serius mengakomodasi kepentingan para pekerja sektor informal yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kawasan. Ada sekitar 244 juta pekerja sektor informal dari total 679 juta penduduk ASEAN.
Sementara Direktur Eksekutif Migrant Care wahyu Susilo senada dengan Angelika menyebutkan, forum KTT ke-43 ASEAN tidak mengakomodasi masyarakat sipil terkait berbagai persoalan kaum marjinal di kawasan seperti pekerja migran, perlindungan perempuan dan transisi energi berkeadilan.
“Padahal, aspirasi dari masyarakat yan berinisiatif memberikan elternatif dapat menjadi potret bagi para pemimpin ASEAN tentang situasi yang dihadapi di akar rumput,” tutur Wahyu.
Ke depannya ASEAN dituntut untuk terus menyuarakan suara rakyat di akar rumput, sehingga tidak terkesan sebagai perhimpunan para elitenya saja.
