KAMPUNG besar Jakarta kadung susah dibentuk. Maka seiring dengan amanat Bung Karno tahun 1957, Presiden Jokowi ingin memindahkan ibukota RI ke Kalimantan Tengah. Pemindahan itu akan dimulai tahun 2019. Prokontra pun terjadilah. Bila Presiden Jokowi memang ciyus (serius), benar-benar terjadi, Kamus (Kepala Permuseuman) Ahmad Dhani makin sibuk saja di DKI. Sebab dia harus mengelola setidaknya 34 bekas gedung kementrian, bekas gedung DPR dan bekas gedung Istana Negara.
Sejak jaman Bung Karno, kota Palangka Raya masuk nominasi sebagai calon ibukota RI. Pada tanggal 17 Juli 1957, presiden pertama RI itu meresmikan berdirinya kota Palangka Raya yang sebelumnya bernama Pahandut. Kala itu Bung Karno memerintahkan, “Jadikan kota Palangkaraya ini sebagai modal lan model.” Agaknya Bung Karno telah berasa, pada saatnya nanti Jakarta bakal menjadu kota yang berpenduduk padat, seperti sarden. Penduduk dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Irian Barat) berebut rejeki di ibukota negara.
Era Orde Baru Pak Harto ingin merealisasikan ke Jonggol, Jabar. Tapi sampai Pak Harto lengser, Jonggol mogol (mentah) menjadi ibukota RI. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudoyono berusaha merealisasikan cita-cita Bung Karno, tetap pindah ke Palangkaraya. Tapi lagi-lagi wasalam, karena dana tak mencukupi.
Jokowi memang beda. Meski selalu terjadi defisit APBN, dia ingin mewujudkan mimpinya Bung Karno. Lewat Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro ditegaskan bahwa pemindahan ibukota RI itu dimulai tahun 2019. Tapi katanya belum tentu di Palangkaraya, sebab jika ditentukan sekarang, pati spekulan tanah bermain. Harga tanah bisa melambung. Begitulah orang Indonesia, banyak yang mementingkan rupiyahisme ketimbang nasionalisme.
Presiden Jokowi boleh ngotot alkhotot dengan rencana itu, tapi Wapres JK menanggapi dingin. Idenya bagus, tapi realisasinya masih jauh. Politisi macam Fadli Zon juga sinis dengan rencana Jokowi. Katanya, pindahkan ibukota RI ke Kalimantan hanyalah pepesan kosong. Bagaimana biayanya? Sebab pemindahan itu tentu saja bukan hanya Istana Negara, tapi juga gedung kementrian, dan para lembaga Negara lainnya. Maklum, di dunia nyata tak ada tokoh sehebat Raden Sokrasana dalam kisah perwayangan. Hanya dengan bilang “bim salabim”, Taman Sriwedari dari negeri Magada bisa dipindahkan ke Maespati tanpa pakai tender dan lelang.
Padahal jika benar, itu sangat klop atau sinkron dengan rencana gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Seperti diketahui, sebagaimana usul pemusik Ahmad Dhani, Jakarta perlu punya gedung museum, dan Anies-Sandi pun lalu menugaskan bekas Cawabub Bekasi itu sebagai Kamus (kepala museum)-nya. Asyik itu.
Bagaimana tak mengasyikkan, dari pekerjaan sehari-hari yang mengurusi musik dan not baloknya, Ahmad Dani akan mengelola museum yang begitu besar sepanjang sejarah Indonesia dan dunia. Dia wajib mengurus bekas gedung Istana Negara, 34 kementrian, gedung kedutaan berbagai negara dan para lembaga negara lainnya, karena Jakarta sudah bukan lagi ibukota RI.
Paling tragis, kebanggaan gubernur Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota, akan sirna. Sebab provinsi Jakarta akan menjadi pemerintahan daerah yang tak ada bedanya dengan provinsi lainnya. Otomatis APBD-nya anjlog di bawah Rp 70 triliun, begitu pula Uang Operasional gubernur bisa merosot tidak lagi Rp 4 miliar sebulan. Sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya pasti juga menurun. (Cantrik Metaram)
