BANDA ACEH – Mengenakan selempang duta wisata, perempuan itu mengajak pengunjung berkeliling anjungan Lhokseumawe yang dipersiapkan untuk Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8 di Taman Sulthanah Safiatuddin Banda Aceh.
Gedung berukuran sekitar 10×8 meter itu hanya dihiasi oleh foto-foto sejarah pembangunan hingga Pelabuhan Lhokseumawe, serta berbagai rempah dari pantai utara, timur, hingga barat selatan Aceh.
Lada, cengkih, kemiri, pala, kunyit, dan berbagai rempah lainnya tertata rapi di meja depan dan sisi anjungan daerah yang terkenal dengan sebutan Kota Petro Dolar.
Semuanya dipersiapkan secara khusus untuk PKA Ke-8 yang berlangsung pada 4-12 November 2023 dengan tema “Jalur Rempah: Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia.”
Event kebudayaan Aceh ini, yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, menyajikan tiga periode waktu, yakni masa lalu Aceh dengan sejarah dan peradaban dalam konteks jalur rempah.
Selanjutnya, masa kini membahas isu-isu terkini dalam perkembangan kebudayaan, pelestarian, pengembangan, hingga pemanfaatannya.
Adapun masa depan menegaskan bahwa jalur rempah Aceh dan Nusantara dapat dijadikan peluang untuk mengembalikan kejayaan rempah pada masa lampau.
Konon, rempah-rempah Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan akhirnya menjadi bagian dari peta perdagangan global.
Lhokseumawe memiliki sejarah yang tak terpisahkan. Dahulu, rempah dari Tanah Rencong dikumpulkan untuk diperdagangkan ke Nusantara maupun luar negeri melalui Pelabuhan Lhokseumawe.
Sejarah ini diperkuat dengan adanya kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudera Pasai, serta kegiatan dagang yang telah kental sejak zaman dahulu. Pelabuhan di sana juga ramai dengan pedagang, baik lokal maupun internasional.
Dalam catatan sejarah, jalur rempah dari Lhokseumawe sudah dimulai sejak abad ke-7, ketika masyarakat mulai panen hasil pertanian mereka untuk diperdagangkan.
“Sejak abad itu sudah ramai pedagang dari berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, India, Arab, hingga China (ke Lhokseumawe) ,” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Lhokseumawe, Darius, dilansir dari Antara.
Rempah yang diekspor ke luar negeri tidak hanya berasal dari pertanian di Tanah Rencong, tetapi juga dari Pulau Sumatera yang kemudian dikumpulkan di Lhokseumawe. Pelabuhan di Lhokseumawe pada abad ke-7 memungkinkan rempah-rempah Aceh dan Sumatera diekspor ke luar Nusantara.
Pada masa lalu, terdapat pelabuhan di wilayah Lhokseumawe, yang disebut Teluk Seumawe dalam sejarah zaman Belanda. Dari sana, rempah Aceh dikirim hingga ke Eropa. Wilayah pelabuhan ini menjadi pusat rempah sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai.
Namun, perdagangan di Lhokseumawe mengalami kemunduran akibat konflik antara Kerajaan Samudera Pasai dengan Portugis dan Kerajaan Aceh. Portugis berusaha menguasai perdagangan rempah dan menyerang Kerajaan Samudera Pasai untuk mencapai monopoli perdagangan di Aceh.
Hingga sekarang, Teluk Seumawe masih menunjukkan jejak masa lalu, dengan tiang-tiang bekas pelabuhan pada masa lalu terlihat saat air laut surut. Akibat perdagangan rempah internasional di Lhokseumawe, wilayah ini menjadi sangat multikultural, dengan munculnya kampung China, Bugis, dan India, karena wilayah tersebut selalu terbuka untuk urusan niaga sejak dulu.
Titik Jalur Rempah Nusantara
Jalur rempah merupakan jalur perniagaan yang mengangkut rempah sebagai komoditas utama ke seluruh dunia, dan Aceh menjadi titik fokus utama dalam perjalanan rempah di Nusantara dari abad ke-16 hingga abad ke-18.
Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Samudera Pasai (di wilayah utara) dan Kerajaan Aceh Darussalam (di Kutaraja/Banda Aceh) menjadi pusat perdagangan berbagai jenis rempah, terutama lada yang sangat terkenal pada masa itu. Ini menjadi lokasi utama untuk mengekspor rempah ke berbagai belahan dunia.
Tidak mengherankan, karena provinsi paling barat di Indonesia ini terletak di wilayah Selat Malaka, membentang dari pantai timur utara hingga Samudera Hindia di pesisir pantai barat selatan.
“Aceh patut berbangga karena dari 20 titik jalur rempah Nusantara, dua pusatnya itu berada di Aceh, yakni melalui Samudera Pasai dan Aceh Darussalam,” kata Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Menjadi titik sentral jalur rempah di Nusantara dan sebagai perantara komoditas rempah untuk negeri barat pada abad ke-16 membuat Aceh mendapat pengakuan dan kehormatan dari dunia pada masa itu.
Berbekal kejayaan tersebut, jalur rempah Aceh tercatat dalam peta perdagangan global dan diakui oleh bangsa-bangsa seperti Portugis, Mesir kuno, Yunani, Romawi, China, Arab, dan lainnya.
Selama berabad-abad, rempah-rempah memainkan peran kunci sebagai bumbu masak, obat herbal, wewangian, dan berbagai kegunaan lainnya, memperkaya khasanah kuliner Nusantara.
Dengan semua fungsinya, rempah telah membentuk kebudayaan di kepulauan Nusantara, memengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
Dalam perjalanan sejarahnya, rempah memberikan dampak besar terhadap peradaban dan kontak budaya antarbangsa, menciptakan lanskap perdagangan dunia yang dikenal sebagai jalur rempah.
Aceh, sebagai titik fokus jalur rempah Nusantara, memiliki jejak sejarah yang panjang sebagai penghasil rempah utama, memainkan peran signifikan dalam sejarah Nusantara dan dunia.
Jalur rempah juga memberikan pengaruh terhadap diplomasi dan konflik politik antarbangsa, yang kemudian menjadi babak penting dalam sejarah kolonialisme Indonesia.
Sejak 2021, jalur rempah Nusantara menjadi program prioritas nasional dengan tujuan menjadikannya warisan budaya dunia, dan Aceh menjadi titik kunci yang menghubungkan Nusantara dengan dunia.
Untuk mendukung program nasional ini, Aceh perlu bangkit kembali melalui komoditas unggulan seperti kopi, nilam, pala, sereh wangi, dan lainnya yang merupakan bagian dari warisan rempah.
Masyarakat Aceh diharapkan memiliki mimpi besar terkait keberlanjutan jalur rempah Aceh, dengan pembentukan Museum Rempah untuk mengakomodasi temuan manuskrip dan artefak yang menggambarkan Aceh sebagai lintasan jalur rempah dunia.
Selain itu, perlu dibentuk kebun raya rempah di wilayah barat selatan Aceh untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam konteks jalur rempah.
“Semua ini perlu diwujudkan karena nantinya juga dapat dijadikan sebagai living museum dan pusat edukasi herbal Nusantara di Aceh,” ujar Marzuki.
PKA Ke-8 tersebut juga menjadi dukungan nyata Pemerintah Aceh demi terwujudnya program prioritas nasional menjadikan rempah sebagai warisan budaya dunia, selain dari upaya mengembalikan kejayaan rempah Aceh.
Rempah Aceh dalam Manuskrip
Rempah Aceh telah ada sejak abad ke-16, dan bukan sekadar isu atau dongeng belaka. Fakta ini tercatat dalam banyak artefak dan manuskrip yang menceritakan masa kejayaan rempah di Tanah Rencong.
Filolog Aceh, Tarmizi Abdul Hamid atau yang dikenal sebagai Cek Midi, mengungkapkan bahwa kisah dan perjalanan rempah banyak terdokumentasi dalam manuskrip kuno Aceh.
Manuskrip-menuskrip tersebut menyatakan bahwa rempah tidak hanya dianggap sebagai produk herbal dan bumbu masakan, melainkan juga menjadi ikon dan falsafah hidup masyarakat Aceh pada masa lalu. Hal ini tercermin dalam toponimi dan catatan utama di berbagai manuskrip.
Rempah yang tercatat dalam manuskrip merupakan warisan dari para pendahulu yang perlu diteruskan ke dalam pengetahuan dan pengembangan lebih lanjut. Kitab-kitab ulama-ulama Aceh seperti Kitab Tajul Muluk, Mujarabab, dan lainnya juga mencantumkan rempah sebagai bahan obat-obatan.
Dalam manuskrip, rempah dianggap sebagai kekuatan orang Aceh pada masa kesultanan, memungkinkan pembangunan diplomasi dengan negara asing, terutama Turki. Aceh bahkan mampu menjalin hubungan dagang dengan pedagang rempah dunia di Pulau Penang, Malaysia, menciptakan diplomasi dan kekuatan militer.
Rakyat Aceh juga meraih kemakmuran, terutama melalui perdagangan rempah. Para sultan pada masa itu menggunakan hasil bumi seperti rempah sebagai alat tukar dan tidak menggali emas, batu bara, atau minyak, karena rempah sudah memakmurkan rakyat Aceh, bahkan dapat diekspor dan menjalin hubungan dengan negara asing.
Dalam manuskrip juga disebutkan bahwa rempah menjadi alat tukar masyarakat, menukarnya dengan kertas berkualitas, dirham, dinar, dan piring-piring keramik yang bukan diproduksi oleh orang Aceh, melainkan oleh bangsa lain yang ditukar dengan rempah.
Kehebatan rempah membuatnya disebut sebagai emas hitam bagi masyarakat Aceh. Dari berbagai manuskrip, lada hitam dan lada putih, kayu manis, kemenyan, dan sarang burung walet merupakan komoditas rempah yang menjadi kekuatan masa kesultanan Aceh.
Namun, menurut Cek Midi, kekuatan rempah Aceh terancam oleh alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Akibatnya, beberapa jenis rempah mulai langka dan sulit ditemukan, terutama kemiri, kulit gaharu, dan cendana.
Oleh karena itu, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-8 diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah dan masyarakat Aceh untuk mengembalikan kekuatan rempah pada abad ke-21 ini.
“Ambil potensi rempah ini menjadi kekuatan ekonomi bagi rakyat Aceh. Kekuatan yang sudah ada pada masa lalu harus kita manfaatkan lebih baik lagi,” tutur Cek Midi.
