spot_img

Menjaring “sapu” bersih Penegakan HAM

SEBANYAK 28 dari 60 nama berhasil lolos saringan tahap ketiga seleksi calon Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017 – 2022.

Ke-28 nama terdiri dari 23 laki-laki dan lima perempuan dengan latar belakang profesi terbanyak (14) adalah penggiat masyarakat, disusul anggota Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perwakilan (tujuh), akademisi (empat), dan masing-masing seorang pengacara, birokrat dan purnawirawan TNI.

Nama ke-28:  Ahmad Taufik, Amirudin, Anggara, Antonio Prasodjo, Arimbi Herupoetri, Bahrul Fuad, Beka Ulung, Bunyam Saptono, Choirul Anam, Dedi Askari, Fadillah, FX Rudy Gunawan, Hafid Abbas, Hairansyah, Haris Azhar, Imdadun Rahmat, Jones Manurung, Judhariksawan, Munafrizal Manan, Norman, Nur Ismanto, Rafendi Djamin, Roichatul, Sandra Moniaga, Sondang Frishka, Sri Lestari, Sudarto dan Sumedi.

Diakui oleh Ketua Pansel Jimly Asshiddiqie, pembenahan internal harus dilakukan oleh Komnas HAM saat ini karena komposisi anggota petahana (2012 – 2017) dinilai tidak kompak, manajemen tidak rapi dan 13 jumlah anggota dirasakan terlalu banyak.

Sementara Ketua Amnesty Internasional Indonesia Todung Mulya Lubis menilai, Komnas 2012 -2017 saat ini yang paling tidak solid dan paling tidak bermutu, tercermin dari adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran, sementara  segenap komisioner terkesan ingin jadi ketua.

Munculnya usulan internal agar ketua Komnas HAM digilir setiap tahun, menurut Mulya Lubis, tujuannya apalagi kalau tidak kekuasaan dan juga fasilitas.        Ketidak kompakan juga tampak misalnya seorang komisioner menilai, penersangkaan pada Habib Rizieq adalah bentuk kriminalisasi, sementara komisioner lainnya menyatakan tidak.

Namun pertanyaannya, menurut Mulya Lubis, apakah panitia seleksi sudah dapat menemukan calon-calon komisioner yang memiliki kredibilitas,  integritas, kompeten dan independen serta jam terbang cukup dalam penanganan kasus-kasus  HAM.

Tersangkut kasus

Dari 60 calon , beberapa diantaranya terindikasi kasus korupsi dan gratifikasi, sebagian terafiliasi dengan kelompok radikal dan anggota parpol tertentu, bahkan ada yang terlibat kasus pelecehan seksual.

“Yang cacat secara hukum mau pun moral seharusnya tidak bisa diloloskan, “ ujarnya. Ke-28 calon  yang lolos pada tahap ketiga masih akan disaring lagi melalui  psikotest dan wawancara terbuka menjadi 14 orang sebelum mengikuti fit and proper test oleh DPR yang menyisakan tujuh anggota terpilih.

Namun Mulya Lubis juga tidak bisa menjamin, DPR akan tidak memilih orang-orang yang menguntungkan mereka atau memiliki kedekatan dengan mereka.

Terjadinya kasus-kasus peradilan sesat (unfair trial) seperti praktek penyiksaan, intimidasi dan kekerasan saat penyidikan yang mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, menurut Arif Maulana dari Lembaga Hukum Indonesia, merupakan “PR” yang harus dikerjakan Komnas HAM ke depannya.

Fungsi dan tugas Komnas HAM di era peradaban dan demokrasi saat ini sangatlah berat sehingga dituntut agar komisionernya memiliki integritas, kapabilitas dan   independen serta bersih dari cacat moral dan hukum.

Semoga komisioner terpilih nanti mampu memenuhi harapan rakyat. Sapu baru seharusnya menyapu lebih bersih!

 

 

 

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles