TIDAK ADA kaitannya memang, antara masalah dalam negeri Amerika Serikat dan Indonesia, tetapi menyangkut intoleransi, rasialisme dan radikalisme yang menjadi ancaman demokrasi dan persatuan, kedua negara agaknya menghadapi persoalan sama.
Kerisauan menyangkut isu-isu bernuansa rasialis, intoleransi yang memicu aksi radikalisme atau di Indonesia dikenal dengan istilah SARA tercermin dalam konten pidato perpisahan Presiden ke-44 AS, Barack Obama yang disampaikan di McCormick Place, Chicago, AS (10/1).
Masalah rasial, mestinya sudah tuntas di negeri adidaya yang sudah mempraktekkan sistem demokrasi selama 240 tahun itu (merdeka pada 4 Juli 1776), dibuktikan lagi dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama yang berhasil “ngantor” di Gedung Putih selama dua periode (Jan. 2009 sampai Jan. 2017).
Kekhawatiran Obama mengenai munculnya kembali isu perbedaan warna kulit bukan tanpa alasan. Pada awal Mei 2015, terjadi sejumlah aksi unjukrasa dan insiden bernuansa rasial di kota Baltimore, New York, Washington dan Boston, dipicu oleh tindakan diskriminatif oknum polisi terhadap warga kulit hitam.
“Isu rasial masih berpotensi menyulut perpecahan di kalangan masyarakat, “ kata Obama mengingatkan.
Obama juga menekankan pentingnya landasan solidaritas dalam kehidupan berdemokrasi, walaupun harus diperjuangkan dengan berat dan tidak jarang melalui perdebatan yang alot dan berdarah-darah.
“Para pendahulu kita berdebat, mencapai kompromi dan berharap, kita (generasi penerus-red) juga melakukan hal sama. Demokrasi tidak menuntut keseragaman,” tuturnya.
Presiden AS ke-44 itu juga menyinggung tekad memerangi ekstrimisme, kelompok sektarian dan intoleran, berbarengan dengan upaya melawan perilaku otoritarian. “Kebebasan akan terancam jika penegakan hukum kalah, “ tuturnya.
Sementara Ketua Umum PDI-P Megawati dalam orasi politiknya pada HUT ke-44 partai berlambang banteng itu di Jakarta (10/1) juga menekankan pentingnya upaya untuk mengawal kebinekaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.
Momentum penyadaran
Mega mengingatkan segenap unsur bangsa untuk menjadikan sejumlah peristiwa nasional belakangan ini sebagai momentum untuk menyadarkan kembali pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
“Dengan semangat kebersamaan, kita akan dapat membuktikan, Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan guna membangun kehidupan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan, “ tandasnya.
Pernyataan Megawati agaknya menyiratkan adanya kelompok tertentu belakangan ini yang berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.
Kelompok yang memiliki ideologi tertutup dan tidak bersumber dari cita-cita yang hidup di masyarakat itu, menurut Mega, berupaya memaksakan agar paham mereka bisa diterima masyarakat.
“Teror dan propaganda adalah cara yang mereka lakukan untuk mencapai kekuasaan. Tidak ada dialog, apalagi demokrasi, “ kata Mega mengingatkan.
Sementara Presiden Jokowi sengaja mengundang Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj (11/1) untuk membahas fenomena menguatnya radikalisme dan upaya mengembalikan citra Islam yang “rachmatan lil alamin” di negeri ini.
“Kami mendiskusikan cara mengatasi intoleransi yang berkembang akhir-akhir ini dan mengembalikan citra Indonesia sebagai negeri yang damai, beradab dan bermartabat, “ kata KH Siroj.
Energi bangsa Indonesia terkuras dan kedamaian terusik sejak beberapa bulan belakangan ini , sementara masyarakat terbelah dalam dua kubu menyikapi kasus penistaan agama yang didakwakan pada Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Selain pro-kontra mengenai penafsiran kitab suci al-Qur’an surat Al Maidah ayat 51, isu ini juga menjadi “bola liar” karena disusupi berbagai kepentingan orang dan kelompok sehingga melebar menjadi isu SARA.
Kerisauan Obama, Megawati dan Jokowi terkait semakin berkembangnya sikap intoleran dan rasial yang dapat memicu aksi radikal agaknya relevan untuk disimak dan direnungkan, khususnya menjelang Pilkada serentak, 15 Februari 2017. (AP/AFP/Reuters/NS)
