JAKARTA – Tiga tahun lalu, militer Myanmar membakar habis desa-desa etnis Rohingya di Kan Kya dan membuldoser sisanya. Tahun lalu, pemerintah Myanmar menghapus nama desa-desa itu dari peta resmi. Temuan ini diungkap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir dari rmol, sekitar 5 km dari Sungai Naf yang menandai perbatasan antara negara bagian Rakhine Myanmar dan Bangladesh, Kan Kya adalah rumah bagi ratusan orang sebelum tentara Myanmar mengusir 730.000 etnis Rohingya keluar dari negara itu pada 2017. PBB menyebutnya dengan istilah “contoh buku teks tentang pembersihan etnis.”
Militer Myanmar, yang sekarang menghadapi tuduhan genosida beralasan, yang mereka lakukan sebenarnya adalah “operasi pembersihan” kaum militan Islam.
Menurut gambar satelit yang tersedia untuk umum di Google Earth dan gambar yang disediakan untuk Reuters oleh Planet Labs, di tempat bekas Kan Kya pernah ada, kini berdiri belasan bangunan pemerintah dan militer Myanmar, termasuk pangkalan polisi yang luas dan berpagar. Desa di daerah terpencil di barat laut Myanmar yang tertutup bagi orang asing itu, memang terlalu kecil untuk dinamai di Google Maps.
Pada peta yang diproduksi pada 2020 oleh unit pemetaan PBB di Myanmar, yang dikatakan didasarkan pada peta pemerintah Myanmar, desa yang hancur sekarang tidak bernama dan diklasifikasikan kembali sebagai bagian dari kota terdekat, Maungdaw. Unit tersebut membuat peta untuk keperluan badan-badan PBB, seperti badan pengungsi UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees), dan kelompok kemanusiaan yang bekerja dengan PBB di lapangan.
Menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Kan Kya adalah satu dari hampir 400 desa yang dihancurkan oleh militer Myanmar pada 2017. Dan, itu adalah salah satu dari setidaknya belasan desa yang namanya telah dihapus.
“Tujuan mereka (pemerintah Myanmar) adalah agar kami tidak kembali,” kata Mohammed Rofiq, seorang ulama, yang juga mantan Kepala Desa dekat Kan Kya. Kini, dia tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh.
Saat dikonfirmasi oleh kantor berita Reuters, Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemenkessos) Myanmar, yang mengawasi kegiatan pembangunan kembali Myanmar di negara bagian Rakhine, menolak menjawab tentang penghapusan nama desa ini. Juga soal kebijakan pemerintah terkait kembalinya pengungsi Rohingya.
Kementerian ini meminta agar pertanyaan diajukan ke Departemen Administrasi Umum (GAD), yang ternyata juga tidak memberikan tanggapan. Termasuk perwakilan pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh penasihat negara, Aung San Suu Kyi, juga tidak menanggapi pertanyaan ini.
Yang jelas, Departemen Peta PBB telah menghasilkan setidaknya tiga peta sejak awal tahun ini. Semua menunjukkan, sejumlah nama desa Rohingya telah hilang atau diklasifikasikan ulang oleh Myanmar.
