“PR BESAR” menanti pemerintah Kamboja selaku Ketua ASEAN 2022 untuk “memaksa” rejim junta Myanmar menerima lima poin konsensus ASEAN bagi penyelesaian konflik politik di negeri seribu pagoda itu.
Sikap skeptis muncul akibat kedekatan pemerintah Kamboja yang memegang keketuaan ASEAN pada 2022 dengan rezim junta militer Myanmar, padahal perhimpunan bangsa-bangsa se- Asia Tenggara itu dituntut kontribusi kongkritnya mengupayakan solusi krisis politik di sana.
Kemelut politik Myanmar berlanjut sejak kudeta militer terhadap pemerintah sipil negeri itu pada 1 Feb. 2021 yang sejauh ini sudah menelan nyawa 1.041 pendemo dan 1.375 orang ditangkapi termasuk penyandang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi yang mendekam di tahanan rumah.
Sejauh ini pimpinan junta Myanmar tidak menggubris lima poin konsensus untuk menyeleaikan konflik politik yang ditelurkan pada KTT ASEAN di Jakarta 24 April 2021.
Konsensus memuat penghentian kekerasan oleh para pihak di Myanmar, semua pihak diminta menahan diri, dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, penunjukan utusan khusus ASEAN sebagai fasilitator dialog, pengiriman bantuan pangan dan kunjungan utusan khusus untuk menemui para pihak bertikai.
Selain konflik dengan massa prodemokrasi, Myanmar juga masih menyimpan persoalan terkait sekitar satu juta etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine di kamp pengungsian Cox Bazaar, Bangladesh karena kewarganegaran mereka tidak diakui.
ASEAN tak bisa berbuat apa-apa, karena sesuai kesepakatan pendiriannya, mengedepankan prinsip “Treaty of Amity and Cooperation” atau Persahabatan dan Kerjasama, tidak mengintervensi persoalan internal masing-masing.
Sejumlah pengamat juga skeptis, kepemimpinan Kamboja di ASEAN bakal menciptakan perubahan, bahkan menyaksikan signal-signal diplomatik akhir-akhir ini membuat asa semakin menjauh.
RI sendiri, seperti dinyatakan Menlu RI Retno Marsudi, mendukung keketuaan Kamboja di ASEAN agar lebih solid, dirasakan manfaatnya oleh rakyat ASEAN serta berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di Asia Tenggara.
Jokowi Desak Lima Poin Konsensus
Presiden Jokowi dalam pembicaraan telpon dengan PM Kamboja Hunsen (3/1) juga menyataan dukungannya pada Kamboja terkait keketuaannya di ASEAN serta meminta agar lima butir konsensus yang disepakati ASEAN dijadikan panduan penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Semakin parahnya situasi politik dan keamanan sehingga memiu krisis ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan di Myanmar juga dilontarkan Menlu Kamboja Prak Sokhonn yang menyebutkan, negeri itu sudah kacau balau dari segala sisi.
Dalam diskusi Lembaga kajian ISEAS-Yusof Ishak di Singapura (3/1), Sokhonn menyatakan, dari sisi kekuasaan, ada dua pemerintahan yang berjalan, ada sejumlah pasukan keamanan bersenjata, aksi mogok kelompok massa prodemokrasi meluas dan muncul sejumlah kelompok bersenjata di sejumlah wilayah.
Kontribusi nyata ASEAN ditunggu terkait penyelesaian kisruh politik dalam negeri Myanmar dan diskriminasi serta aksi-aksi kekerasan oleh penguasa militer dan etnis mayoritas Myanmar terhadap kaum minoritas muslim Rohingya.
Jangan sampai, ASEAN dianggap tidak “membumi”, sekedar perhimpunan yang sarat seremoni, hanya diisi pertemuan-pertemuan antarpetinggi, tetapi tidak bisa berbuat banyak bagi rakyat yang seharusnya dinaungi.
