Naik Naik Biaya Haji……..

Jemaah haji Indonesia 2024, beruntung BPIH-nya belum setinggi musim haji 2023 ini.

KETIKA Menag mengusulkan ke DPR soal biaya haji (BPIH = Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk tahun 2023 naik tajam dari Rp 39 juta tahun 2022 menjadi Rp 69 juta tahun ini, para calon jemaah haji terkaget-kaget. Tega amat pemerintah, sudah puluhan tahun nunggu antrian kok tiba-tiba naiknya makdelll……nggak kira-kira, hampir 100 persen. Saking ironisnya itu barang, bukan calon jemaah haji waiting list pun ikut prihatin, bahkan ada yang nyanyi plesetan: naik-naik biaya haji, tinggi-tinggi sekali……

Naik haji itu rukun Islam ke-5 yang hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi dalam prakteknya, banyak yang memaksakan diri berangkat haji dengan jual rumah atau tanah. Ada juga yang menabung selama bertahun-tahun. Misalnya tukang becak dari Majalengka, demi memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, dia menabung bertahun-tahun dan Alhamdulillah pada musim haji 2022 lalu berhasil naik haji bersama istrinya. Waktu itu biaya haji hanya Rp 39 juta.

Pada musim haji tahun ini, pasti ada juga orang kecil bertekad besar untuk bisa naik haji. Ketika diberitahukan bahwa akan berangkat tahun ini, hatinya tentu berbunga-bunga. Tapi ketika tahu bahwa BPIH-nya nanti menjadi Rp 69 juta, pastilah terkaget-kaget. Dia yang memprediksi naiknya paling Rp 5 jutaan, kini harus menutup kekurangannya menjadi buanyak sekali. Sungguh bikin termehek-mehek.

Di depan Komisi VIII DPR Menag Gus Yaqut memberikan alasan, kenapa kenaikkannya menjadi demikian tinggi. Semuanya melalui kajian matang. “Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegas Menag di DPR, Kamis lalu (19/1/2023).

Kata Menag, sebetulnya BPIH 2022 dan 2023 nyaris sama, berkisar antara Rp 98 jutaan. Tapi tahun 2022 subsidi dari pemerintah 70 persen dan jemaah hanya bayar 30 persen sehingga ketemu angka Rp 40 juta. Untuk tahun ini, karena keuangan pemerintah sedang termehek-mehek, akhirnya dibalik menjadi subsidi pemerintah 30 persen dan jemaah haji bayar sendiri 70 persen, sehingga ketemu angka Rp 69 juta.

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP). 2) Akomodasi Makkah – Madinah. 3) Living Cost 4.) Visa dan 5) Paket Layanan Masyair. Kenaikan terbesar pada tiket pesawat. Maklum, pasca Corona dolar menguat, sehingga hampir semuanya terkerek ikut naik.

DPR menolak usulan Menag, sayangnya yang bersuara lantang hanya PKS dan PAN, Fraksi lainnya sepertinya amin-amin saja. Namanya usulan, peluang untuk dikoreksi masih besar. Makanya nanti diharapkan tarif finalnya musti di bawah Rp 69 juta. Sukur-sukur nantinya setelah digodok bersama DPR dilempengin menjadi Rp 50 juta.

Anggota DPR Hidayat Nurwahid (HNW) yang juga Wakil Ketua MPR itu mengkritisi patokan harga yang diberikan Kemenag. Misalnya biaya penerbangan yang disebut Menag adalah Rp 33,9 juta, itu sangat tidak realistis. Hasil pencarian harga tiket PP Jakarta-Jeddah untuk musim haji 2023 (Juni-Juli) berada di kisaran Rp 17-20 juta, itu harga perorangan, apalagi Pemerintah menerbangkan 221 ribu jamaah, sehingga layak memperoleh harga yang lebih murah.

HNW juga menjelaskan ada beberapa strategi yang layak dikerjakan lagi untuk menekan biaya haji, baik strategi konvensional seperti melakukan kontrak akomodasi-transportasi secepat mungkin agar bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, maupun strategi inovatif seperti memangkas masa tinggal jamaah haji Indonesia di Saudi dari 40 hari menjadi 4 minggu (28 hari).

Dalam konteks terobosan itu, HNW juga mengusulkan agar lapangan terbang di Saudi yang menerima maskapai haji bisa diperbanyak selain Jeddah dan Madinah, agar disebar ke beberapa titik/kota lainnya di Saudi seperti Thaif, Qasim dan lainnya, bila bandara Jeddah dan Madinah tidak lagi bisa diperbesar kapasitasnya untuk melayani jemaah Haji.

Kasihan memang jemaah haji kita. Sudah waiting list-nya puluhan tahun, eh begitu mau berangkat digetok dengan tarif BPIH yang kelewat tinggi. Maka dulu KPK era Busyro Mukodas pernah menyarankan, sebaiknya pendaftaran haji ditutup saja dulu, habiskan daftar tunggunya. Tapi pemerintah tak menggubris. Sebab uang muka haji yang kini Rp 25 juta dikalikan sekian ribu calon jemaah, jumlahnya bisa beryun-yun dan bisa diputer dulu oleh pemerintah.

Maka semoga saja nantinya DPR dan Pemerintah bisa menemukan tarif BPIH yang tidak terlalu memberaratkan para jemaah. Dengan demikian mereka tak perlu menyanyi: “Naik-naik biaya haji, tinggi tinggi sekali, kiri kanan kulihat …. (Cantrik Metaram)