Sejumlah negara donor mengumumkan penangguhan pendanaan bagi Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA. Keputusan itu menuai kontroversi dan memicu kekhawatiran penduduk Gaza. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz menyerukan agar badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina “diganti dengan badan-badan yang didedikasikan untuk perdamaian dan pembangunan sejati” setelah adanya tuduhan bahwa anggota stafnya terlibat dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober.
Tuduhan Israel bahwa 12 pegawai Badan PBB untuk Bantuan Pengungsi Palestina, atau UNRWA, terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober silam, membuat sejumlah negara Barat memutuskan untuk menghentikan sementara pendanaan mereka dan kembali memicu perdebatan mengenai lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza itu.
Amerika Serikat, yang merupakan donor terbesar UNRWA, menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan itu pada Sabtu (27/1). Pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta (Rp5,3 triliun). Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada Jumat (26/1) bahwa AS menyambut positif investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).“Kami telah menangguhkan dana yang sebelumnya akan dialokasikan untuk UNWRA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, sambil menunggu hasil investigasi ini. Tentu, kami masih akan mengamati hal ini secara seksama. Kami menyambut positif pernyataan sekretaris jenderal PBB dan komisaris jenderal UNWRA yang hari ini menyerukan agar dilakukan investigasi secara menyeluruh.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengatakan sembilan dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat, satu staf dipastikan tewas dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB kini masih menyelidiki tuduhan Israel tersebut.
UNRWA Dibentuk untuk membantu pengungsi perang tahun 1948 saat berdirinya Israel, UNRWA menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon. Bantuan ini membantu sekitar dua pertiga dari 2,3 juta penduduk Gaza dan telah memainkan peran bantuan yang penting selama perang saat ini.
Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka. Kontribusi sembilan negara tersebut mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022. Di sisi lain, Norwegia dan Irlandia mengatakan akan terus mendanai UNRWA, sementara negara donor lain belum mengambil keputusan.
Negara-negara anggota Liga Arab pun langsung mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, untuk membahas isu tersebut. “Kami menolak keputusan pihak mana pun yang memangkas atau mengurangi pendanaan mereka bagi UNRWA, dan semua negara harus bersikap adil dan menerapkan standar yang sama, bukan standar ganda, dan tidak mengikuti rencana dan program Israel yang sistematik untuk melenyapkan UNRWA,” ujar Mohannad Aklouk, Perwakilan Tetap Palestina untuk Liga Arab.
Sehari setelah ICJ (Mahkamah Internasional) menyimpulkan bahwa Israel tampaknya melakukan genosida di Gaza, sejumlah negara memutuskan untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA.
Sementara itu, di Gaza, berita soal penangguhan pendanaan untuk UNRWA memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang selama ini bergantung pada bantuan UNRWA. UNRWA mempekerjakan ribuan staf dan memberikan bantuan serta layanan vital bagi jutaan orang di seantero Timur Tengah. Di Gaza, UNRWA telah menjadi pemasok utama makanan, air, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama perang Israel-Hamas. Badan PBB itu memperluas operasinya selama perang dan mengelola pengungsian untuk ratusan ribu penduduk Gaza yang baru mengungsi.
Menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, dari 2,3 juta warga Gaza, lebih dari dua jutanya bergantung pada program-program UNRWA untuk “bertahan hidup”, termasuk makanan dan tempat tinggal.





