NEPAL dilanda kekacauan usai aksi-aksi demo oleh ribuan remaja, Senin (8/9) menyusul aksi-aksi serupa di Indonesia 25 – 31 Agustus lalu akibat keberangan publik terhadap para politisi yang abai terhadap kesulitan rakyat yang diwakilinya.
Sementara di “Negeri di Atas Awan” Nepal, unjukrasa dipicu oleh kejengkelan gen Z terhadap rezim korup yang melarang medsos digunakan oleh mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.
Unjuk rasa pun pecah, berujung bentrok antara pendemo dan polisi yang menembakkan gas air mata serta water canon, bahkan juga dengan peluru tajam saat massa mulai bertindak anarkis, membakar gedung DPR dan kantor-kantor pemerintah.
Setidaknya 22 orang dinyatakan tewas dan sekitar 400 orang luka-luka dalam unjuk rasa di sejumlah lokasi di ibu kota Kathmandu, kediaman Presiden Nepal Ram Chandra Poudel dan gedung parlemen juga dibakar massa, tidak luput rumah eks PM Pushpa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba dan kediaman sejumlah anggota parlemen.
Berdasarka laporan terakhir BBC, PM Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri
Nepal adalah negara yang sepenuhnya daratan (landlocked), berpenduduk sekitar 30 juta jiwa dan terletak di antara India dan China. Kebijakan politik Nepal sejak lama dipengaruhi dua negara tersebut.
KP Sharma Oli merupakan PM Nepal yang telah tiga kali menduduki jabatan tersebut. Oli pertama kali menjabat PM pada 2015 dengan masa jabatan selama 10 bulan hingga Agustus 2016.
Ia kemudian terpilih lagi sebagai PM untuk kedua kalinya pada 2018 dengan masa jabatan hingga 2021. Tahun lalu, ia kembali dipercaya untuk mengemban tanggung jawab pemerintahan Nepal.
Condong ke China
Menurut Indian Express, Oli dikenal sebagai tokoh pro-China. Ia pemimpin Partai Komunis Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML) yang terpengaruh filosofi Marx dan Lenin sejak usia 12 tahun.
Oli pertama kali bergabung dengan Partai Komunis pada 1970 di usia 18 tahun. Ia memimpin pemberontakan Jhapa pada 1971, yang menjadi momen penting dalam gerakan Komunis Nepal.
Selama menjabat PM Nepal, Oli terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan China dan sebaliknya amat agresif terhadap India.
Pada Desember 2024, Oli menandatangani kerangka kemitraan Belt and Road Initiative (BRI) China dan juga menegaskan dukungan terhadap “One China Policy”, kebijakan yang selama ini dianut kuat-kuat oleh China.
Fitrahnya penguasa, kekuasaan harus dipertahankan selama mungkin, dan mati-matian, kecuali terhenti karena diturunkan, baik melalui mekanisme demokrasi maupun secara paksa dengan kekerasan. (CNN/BBC/The Indian Express/ns)
