JAKARTA, KBKNews.id – Gelombang kerusuhan besar melanda Nepal setelah aksi protes damai berubah menjadi tragedi. Sedikitnya 19 orang tewas ketika aparat menembaki massa yang menolak larangan pemerintah terhadap penggunaan media sosial seperti Facebook, X, dan YouTube.
Awalnya, demonstrasi yang banyak diikuti kalangan pelajar ini hanya menuntut pencabutan aturan blokir media sosial. Namun, kemarahan warga segera meluas menjadi penolakan terhadap kemiskinan, korupsi, dan stagnasi pembangunan. “Semua orang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Jalan rusak, pembangunan tidak jalan, uang hanya masuk ke kantong politisi,” kata Darshana Padal (22), salah seorang pengunjuk rasa dikutip dari ABC News, Rabu (10/9/2024).
Bentrok pecah ketika ribuan orang menentang jam malam dan merangsek ke kompleks parlemen. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet, hingga peluru tajam. Ratusan orang luka-luka, sementara gedung parlemen dan sejumlah kantor pemerintah dibakar massa.
Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2024) setelah kerusuhan meluas ke ibu kota Kathmandu. Namun, langkah itu tidak cukup meredam amarah warga. Massa bahkan membakar rumah pribadi Oli dan melabelinya sebagai “pencuri” dalam grafiti di dinding parlemen.
Kerusuhan juga menelan korban lain. Rabi Laxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal, meninggal dunia akibat luka serius setelah rumahnya dibakar demonstran. Media lokal menayangkan gambar asap tebal menyelimuti Kathmandu, menandai skala kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak jatuhnya monarki pada 2008.
Bagi sebagian aktivis sipil, mundurnya Oli memberi sedikit kelegaan. Namun, bagi banyak pemuda Nepal, tuntutan mereka jauh lebih dalam: mengakhiri korupsi, nepotisme, dan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja. Istilah “nepo kids” kini jadi simbol perlawanan terhadap anak-anak elite politik yang hidup mewah di tengah rakyat miskin.
Nepal sendiri menghadapi tingkat pengangguran tinggi dan krisis sosial. Data ILO (2023) menyebut hanya sepertiga penduduk yang mendapat jaminan sosial, sementara lebih dari 3,5 juta warga bekerja di luar negeri untuk bertahan hidup. Kiriman remitansi bahkan menyumbang sepertiga PDB Nepal tahun lalu.
Meski pemerintah mencabut larangan media sosial, kemarahan publik terlanjur membara. Situasi diperburuk oleh maraknya disinformasi dan upaya kelompok monarki serta nasionalis Hindu memanfaatkan kekacauan untuk menggoyang demokrasi.
Kini, Nepal menghadapi kekosongan kekuasaan. Presiden tengah mencari pengganti Oli, sementara militer menyerukan warga menjaga ketertiban. Namun, dengan parlemen yang terus terbelah dan partai-partai besar dikuasai elite tua.
