ISRAEL – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung pembentukan negara Kurdi menjelang referendum kemerdekaan yang direncanakan di wilayah Kurdistan Irak, yang telah memicu kritik kuat dari pemerintah pusat maupun tetangga Irak.
Dalam sebuah pengumuman pada hari Rabu (13/9/2017), kantor Netanyahu mengatakan bahwa Israel mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mendirikan negaranya sendiri.
Pernyataan tersebut, bagaimanapun, mencatat bahwa Tel Aviv menentang Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah lama memperjuangkan otonomi di Turki.
“Israel menentang PKK dan menganggapnya sebagai organisasi teroris,” katanya, dilansir Press TV.
Dalam sebuah pertemuan dengan sebuah delegasi dari 33 anggota kongres Republik AS pada pertengahan Agustus, Netanyahu menyatakan ketertarikannya untuk mempartisi Irak dan mendirikan sebuah negara Kurdi independen di negara tersebut.
Netanyahu tidak sering berbicara secara terbuka mengenai isu sensitif yang juga mengkhawatirkan Turki.
Terakhir kali Netanyahu membahas masalah ini secara terbuka pada tahun 2014 ketika dia mengatakan dalam sebuah pidato bahwa Israel harus mendukung aspirasi Kurdi untuk kemerdekaan.
Israel memiliki hubungan jangka panjang dengan orang Kurdi, yang dianggapnya sebagai salah satu dari sedikit sekutu non-Arab di wilayah tersebut.
Sebuah laporan yang diterbitkan di majalah New Yorker pada tahun 2004 mengatakan bahwa operasi militer dan intelijen Israel aktif di wilayah Kurdi dan memberikan pelatihan untuk unit komando.
Menurut laporan tersebut, Israel telah memperluas kehadirannya di Kurdistan dan mendorong orang Kurdi, sekutunya di wilayah tersebut, untuk menciptakan sebuah negara merdeka.
Referendum kontroversial mengenai kemerdekaan regional Kurdi yang dijadwalkan pada 25 September akan melihat penduduk wilayah Kurdi Irak utara. Mereka akan memilih apakah akan menyatakan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.
Beberapa menolak hal ini, diantaranya Baghdad telah menolak rencana pemungutan suara tersebut. Baghadad mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perjuangan melawan ISIS.
Pemerintah Irak juga percaya bahwa jajak pendapat tersebut akan melanggar persyaratan piagam nasional negara itu.
Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut. Ankara mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.
Sementara Washington juga menyuarakan kekhawatiran bahwa jajak pendapat tersebut dapat menjadi gangguan dari isu-isu regional yang lain, terutama perang melawan terorisme dan stabilisasi pasca-ISIS di Irak.
