Jakarta, KBKnews.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah secara resmi meminta pengampunan kepada presiden pada Minggu (23/11). Permintaan grasi itu diajukan untuk menghentikan persidangan korupsi yang telah membayangi masa kepemimpinannya selama bertahun-tahun.
Netanyahu mengklaim proses hukum yang berkepanjangan tersebut telah memecah belah bangsa dan mengganggu stabilitas nasional.
Dalam sebuah video singkat, Netanyahu menyatakan sebenarnya ia ingin melanjutkan persidangan. Namun menurutnya, realitas keamanan dan politik—kepentingan nasional—menentukan sebaliknya.
Ia menambahkan peradilan yang berlangsung bertahun-tahun telah mencabik Israel dari dalam, memperdalam perpecahan, dan memicu pertentangan sengit.
Menariknya, Netanyahu meminta grasi tanpa mengakui bersalah ataupun menunjukkan penyesalan. Ia beralasan, langkah tersebut diperlukan demi persatuan Israel di tengah perubahan geopolitik yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Netanyahu menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang diadili secara aktif selagi masih menjabat. Meski demikian, hukum Israel tidak mengharuskannya mundur dari jabatan kecuali ia secara resmi dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung—proses yang bisa berlangsung berbulan-bulan.
Deretan Kasus Korupsi yang Jerat Netanyahu
Benjamin Netanyahu yang merupakan pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel telah menghadapi proses hukum lebih dari lima tahun dalam tiga kasus besar. Kasus tersebut mencakup dugaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ketiga kasus ini dikenal publik sebagai Kasus 1.000, 2.000, dan 4.000.
1. Kasus 1.000 — Hadiah Mewah dari Para Miliarder
Kasus ini melibatkan dugaan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu dan istrinya, Sara, dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari USD 260.000 (sekitar Rp4,3 miliar). Barang-barang tersebut mencakup, cerutu premium, perhiasan dan botol sampanye.
Hadiah itu disebut diberikan oleh beberapa pengusaha dan miliarder dengan imbalan bantuan pribadi maupun keuntungan politik.
2. Kasus 2.000 — Kesepakatan Pemberitaan Positif
Kasus kedua menyoroti upaya Netanyahu untuk memengaruhi pemberitaan media. Ia diduga menawarkan bantuan untuk meningkatkan oplah surat kabar Yediot Ahronot, salah satu media terbesar di Israel
Sebagai imbalannya, ia meminta liputan positif yang mendukung citra politiknya. Kasus ini masuk dalam kategori penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
3. Kasus 4.000 — Skandal Bezeq dan Liputan Menguntungkan
Kasus ini dianggap sebagai yang paling serius karena mencakup dugaan penyuapan. Dalam posisinya sebagai perdana menteri sekaligus menteri komunikasi saat itu, Netanyahu diduga membuat keputusan yang menguntungkan Shaul Elovitch, pemegang saham mayoritas perusahaan telekomunikasi Bezeq
Sebagai gantinya, Netanyahu mendapat liputan positif di portal berita Walla, yang juga dimiliki oleh Elovitch. Kasus 4.000 menggabungkan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Kasus Netanyahu Jadi Sorotan Dunia
Persidangan korupsi Netanyahu bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyentuh dinamika politik Israel yang sangat kompleks. Beberapa alasan mengapa kasus ini terus menjadi perhatian.
Ia masih menjabat sebagai PM, sehingga proses hukum berjalan bersamaan dengan kepemimpinan negara. Terbelahnya politik meningkat tajam, terutama antara pendukungnya dan kubu oposisi.
Selain itu, kasus korpsi Netanyahu melibatkan institusi media dan konglomerat besar. Hal itu memunculkan kekhawatiran tentang independensi pers. Selain itu, bergulirnya kasus korupsi ini berdampak terhadap kebijakan domestik dan regional, terutama karena Israel berada dalam situasi keamanan yang fluktuatif.
