SELAIN diwarnai insiden kecil, misalnya “walkout” tim sepaktakraw Indonesia akibat merasa dicurangi wasit, Indonesia harus legawa mengakui, Malaysia sukses di ajang SEA Games 2017, baik sebagai penyelenggara mau pun raihan prestasi.
Di arena sepakbola, olahraga rakyat terpopuler di ke 11 negara anggota ASEAN, tim Harimau Muda Malaysia meraih medali perak, hanya kalah l – 0 dari Thailand, namun secara keseluruhan menjadi juara umum, menyabet 145 emas, 92 perak dan 86 perunggu.
Tidak terbuai dan berpuas diri sukses sebagai tuan rumah, PM Malaysia Dato’ Sri Haji Mohammad Najib dalam penutupan SEA Games Kuala Lumpur (30/8) mengingatkan kontingennya untuk bersiap diri di ajang SEA Games berikutnya di Manila 2019.
“Saya berharap di SEA Games Manila 2019, api semangat dan keberanian di SEA Games kali ini dikobarkan lebih bernyala-nyala lagi, “ pintanya.
Bandingkan, Indonesia negara dengan wilayah terbesar di Asia Tenggara terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan 250 juta penduduk, hanya menempati urutan kelima dengan 35 emas, 63 perak dan 90 perunggu, di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura.
Kita tidak perlu saling menyalahkan, apalagi Menpora Imam Nahrawi sudah meminta maaf dan menyatakan bertanggungjawab atas kegagalan kontingen RI di SEA Games Kuala Lumpur.
Namun minta maaf saja tentu tidak cukup. Tanpa introspeksi dan tanpa niat untuk mengurai keruwetan serta memecah persoalan pendanaan, perencanaan, pengelolaan dan pembinaan, jangan harap Indonesia akan mampu “berbicara” di level olahraga regional sekali pun.
Pengamat olahraga Anton Sanjoyo mengaku tidak heran dengan keterpurukan Indonesia di SEA Games 2017, mengingat era kepemimpinan Nahrawi sebagai Menpora hanya diramaikan oleh pembekuan kepengurusan PSSI oleh pemerintah dan FIFA.
“Semuanya sibuk ngurusin sepakbola, olahraga di Indonesia yang sarat dengan nuansa politik, sehingga cabang olahraga lain ‘tidak diurus’. Sepakbolanya sendiri gak maju-maju, “ tuturnya.
Kegagalan total kontingen Indonesia di SEA Games 2017 mengundang pertanyaan terkait target prestasi di ajang Asian Games 2018 yang sudah di hadapan mata dan persiapannya saat ini sudah dihitung mundur (countdown).
Tanpa niat, tekad dan keseriusan untuk mengatasi segala persoalan di pelatnas agar para atlit bisa berkonsentrasi penuh, jangan berharap mereka akan mampu mengukir prestasi dan membawa harum nama bangsa dan negara.
Kisah memilukan
Cerita-cerita “miring” dan memilukan yang terkuak di pelatnas selayaknya sudah tidak muncul lagi dalam pengelolaan olahraga di Indonesia yang sudah 72 tahun menikmati kemerdekaan.
Sebut saja tim karate yang mengenakan sarung tangan dan pelindung tubuh usang karena sampai mereka kembali ke tanah air usai mengikuti SEA Games 2017, mereka baru menerima baju laga.
Sejumlah cabang olahraga baru menerima peralatan termasuk tim panahan yang baru menerima busur recurve beberapa saat menjelang laga.
Di pelatnas Taekwondo, persiapan pelatnas lebih miris lagi, karena selain dana operasional, uang saku pelatih dan atlit belum cair, begitu juga peralatan seperti matras heksagonal serta pelindung tubuh dan kepala bersensor.
Menpora Nahrawi berkilah, pencairan dana tersendat-sendat akibat birokrasi di kementerian keuangan – persoalan klasik dari turnamen ke turnamen yang tidak pernah bisa diatasi.
Ketua Satlak Prima Ahmad Soetijpto mengaku, persoalan dalam pengadaan fasilitas pelatnas a.l. akibat membengkaknya jumlah atlit, dari semula 250 menjadi 530 orang karena permintaan sejumlah cabang olahraga untuk diikutkan.
Selain tidak mulusnya pencairan anggaran, alokasi dana APBN bagi pembinaan olahraga juga sangat cekak, sekitar Rp 400 milyar, harus dibagi-bagi ke KONI, KOI, cabang-cabang olahraga di pusat dan daerah (PB dan Pengda) serta perlengkapan latihan dan laga.
Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang mengalokasikan dana sekitar Rp1,7 triliun per tahun, Singapura Rp1,8 triliun dan Thailand Rp2 triliun.
Kegagalan di SEA Games 2017 mencerminkan salah urus dalam pengelolaan olahraga di Indonesia. “Pemerintah tidak pernah fokus pada pembinaan, dan mengelola olahraga secara instan, “ kata pengamat olahraga Fritz Simanjuntak pada harian Kompas (31/8).
Penilaian Fritz rasanya tidak berlebihan. Buktinya, prestasi Indonesia di ajang SEA Games memang sudah disalip oleh Malaysia, Thailand, Vietnam dan juga Singapura.
Hal itu tercermin pada target perolehan medali seperti yang semula diumumkan KOI awal Agustus lalu yakni 61 medali emas, namun kemudian “disunat” menjadi 55 menjelang keberangkatan kontingen RI ke SEA Games. Itu pun akhirnya hanya 38 emas yang diraih.
Rezim anggaran pemerintah
Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewabrata mengaku, terjadi sejumlah kendala pencairan dana dalam penyelenggaraan pelatnas akibat birokrasi berbelit-belit rezim anggaran pemerintah.
Gatot berharap, hasil SEA Games 2017 menunjukkan apa yang berlangsung (hal-hal buruk-red) selama ini hendaknya tidak diterus-teruskan jika Indonesia ingin mengukir prestasi lebih baik.
“Harus ada identifikasi masalah dan kejelasan penanganannya, “ ujar Gatot.
Presiden Jokowi sangat kecewa atas hasil kontingen RI di SEA Games 2017 dan berjanji segera akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui kelemahan pengelolaan olahraga di negeri ini.
Pembinaan olahraga sampai ke puncak prestasi adalah buah kerja keras, disiplin, pantang menyerah , berjenjang dan perjalanan panjang, mulai dari atlit, pelatih, pemerintah melalui kemenpora, KONI dan KOI serta pengurus-pengurus besar (PB) maupun pengurus daerah (Pengda).
Mungkin, salah satu kriteria pemimpin di masa mendatang, mulai dari lurah, camat, bupati dan walikota sampai gubernur adalah sosok-sosok yang mencintai dan memiliki visi dan misi untuk memajukan olahraga di wilayah masing-masing.
Konten kurikulum pendidikan olahraga, mulai dari TK sampai perguruan tinggi , juga perlu ditambah, tidak seperti saat ini – ala kadarnya – bahkan menurut catatan penulis, tidak ada kurikulum olahraga di perguruan tinggi jurusan non-olahraga.
Partisipasi para pengusaha, melalui pembentukan klub-klub perusahaan atau program CSR juga perlu digalakkan, begitu pula turnamen mulai dari kelas desa atau kelurahan.
Banyak banget “PR”-nya jika Indonesia ingin bangkit di ajang olahraga akibat buah “tidur panjang” dan salah urus segenap pemangku kepentingan, terutama pemerintah.
Tidak ada kata telat, mari bangkit dan maju bersama!
