JAKARTA (KBK) – Dalam 6 bulan terakhir angka kemiskinan di Indonesia yang dilansir Badan Pusat Statistik per Juli 2017 meningkat 6.500 orang. Peningkatan tersebut menjadikan 10,69 persen rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Menurut Direktur INDEF Eni Srihartati peningkatan tersebut disebabkan oleh salah kelola otonomi daerah. Permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut hingga menyebabkan penduduk miskin meningkat hingga ketimpangan yang terus melebar.
Hal tersebut bisa dilihat dari sektor keuangan dimana pertumbuban sektor keuangan dan rill tidak sinkron. Eni menambahkan ditarik benang merahnya separuh simpanan di Bank hanha dimiliki oleh segelintir orang yang memegang pengaruh.
“Sekarang daya beli masyarakat menurun. Lihat saja habis lebaran penjualan ritel tidak hanya melambat tetali mine,” ungkap Eni dalam paparannya di acara Seminar INDEF bertajuk ‘Mengurai Solusi Ketimpangan’di Jakarta (19/7).
Hal senada juga diamini oleh Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto. Menurutnya peningkatan kemiskinan juga disebabkan oleh penarikan subsidi disejumlah pos sementara ekonomi masyarakat masih lemah. Implikasinya dikatakan Eko membebani rakyat untuk menjemput kesejahteraan.
Eko melanjutkan kemiskinan yang terjadi juga dipicu oleh salah strategi pemerintah yang mengedepankan pembangunan yang memiliki efek jangka panjang.
“Sekarang pemerintah justru gencar membangun infrastruktur. Memang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi tetapi jangka panjang. Sedangkan rakyat membutuhkan kebijakan jangka pendek yang cepat berdampaknya,” ucapnya
Solusinya menurut Eko pemerintah harus bisa mengeluarkan solusi jangka pendek yang bisa menyentuh tidak hanya di bagian hulu tetapi juga hilir. Hadirnya BPJS, KIP dan Raskin sudah sangat baik namun harus ditopang dengan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.
“Di sektor hilir sudah baim karena ada raskin, KIP dan lainnya. Tetapi pemerintah harus sentuh hulu dengan menyediakam lapangan kerja,” jelasnya
