Pahlawan Tanpa Pensiun

Guru pukul murid sebagai pembelajaran, tapi gara-gara UU Perlindungan Anak, guru bisa dipenjara.

SEDARI dulu guru itu dilabeli sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dan setiap HUT PGRI 25 Nopember sebagaimana besok, semua orang akan ingat hal itu. Tapi karena kesalahan pemerintah di Orde Baru, di mana SPG (Sekolah Pendidikan Guru), PGA (Pendidikan Guru Agama) dihapuskan dan guru SD harus sarjana S1, dampaknya terjadi sekarang. Walapun guru sarjana S1, tapi tak lagi dapat S……..K pensiun. SK-nya pensiun ada, tapi tunjangan hari tuanya tiap bulan yang wasalam!

Pemeo “ganti menteri ganti kurikulum” menjadi momok di kalangan guru. Sebab mereka yang akan menjadi korban pertama kebijakan Pak Menteri yang sekedar coba-coba. Tujuannya sih mulia, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tapi hasilnya mana? Justru mutu guru SD beserta muridnya produk Orde Lama lebih bagus. Guru SD sekarang jarang yang ngerti not balok dan not angka, sedangkan muridnya mata angin juga tidak ngerti. Tahunya kanan  kiri, depan dan belakang.

Tahun 1989 di era Mentri PDK Fuad Hasan, sekolah keguruan SPG, PGA dan SGO dihapuskan. Guru SD nantinya harus lulusan S1. Karenanya guru dipaksa kuliah lagi, yang tidak mau tidak dapat tunjangan sertifikasi sesuai kebijakan Mendikbud Bambang Sudibyo. Di mata Mendikbud era Anies Baswedan, dinilai ini tidak adil. Maka semua guru tanpa mempedulikan masa kerjanya akan diberi sertifikasi, sehingga terjadi pembengkakan anggaran Rp 23 triliun.

Kelebihan dana itu kemudian ditarik, begitu juga menterinya; maksudnya dicopot gitu. Mendikbud yang satu ini memang aneh. Dulu di masa Mendikbud Muhammad Nuh, dikeluarkan Kurikulum 2013. Pelaksanaan di lapangan belum berjalan lancar, Mendikbud penerusnya Anies Baswedan menetapkan kembali ke kurikulum 2006. Guru-guru dan sekolah yang telah memakai kurikulum 2013 protes, dan jalan tengahnya: kurikulum oplosan, yakni kurikulum 2006 dan 2013 jalan bareng alias digabung. Namanya juga barang oplosan, guru dan murid sama-sama teler jadinya.

Paling bikin teler adalah, kebijakan Menteri Fuad Hasan yang dulu  menghapus SPG-PGA dan SGO. Ketika sekolah-sekolah kekurangan guru, terpaksa Kepala Sekolah banyak mengangkat lulusan SMA atau STM diperbantukan untuk mengajar, dengan istilah wiyata bakti. Padahal seorang guru mestinya mengetahui ilmu Didaktik-Metodik, dan juga Ilmu Jiwa Anak.

Hingga sekarang, di daerah-daerah setiap SD paling guru negerinya hanya 3 orang, selebihnya honorer. Ada yang dari Pemda, ada pula kumpulan uang dari para walimurid, yang sebulannya hanya sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- Tapi mereka betah bertahan hingga puluhan tahun, karena berharap nantinya diangkat jadi guru negeri.

Guru-guru wiyata bakti itu pada akhirnya banyak juga yang diangkat, tapi banyak juga yang gagal. Soalnya ya itu tadi, banyak guru yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya seorang pendidik. Golongan ini yang masuk guru honorer K-2. Banyak yang mengajar sampai 15 tahun tapi tetap saja tanpa masa depan.

Pemerintahan era Presiden Jokowi mencoba menolongnya dengan mengangkat mereka sebagai guru, tapi tanpa pensiun; istilahnya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) alias hanya dikontrak saja. Tentu saja Ketua PGRI Unifah Rasyidi protes keras ke pemerintah. Dengan menjadikan guru bukan ASN, akan membuat profesi guru kurang dipandang. Pemerintah menyia-nyiakan para pendidik yang telah susah payah menyiapkan dan meningkatkan SDM untuk membangun negara.

Guru yang terkenal sebagi pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang jadi guru tanpa pensiun. Padahal jika pemerintah mau, guru honorer yang di luar kompetensinya kan bisa disalurkan ke Pemda-Pemda, sambil menunggu guru-guru S1 yang sudah mangan kampus. Yang dari STM atau SMK, bisa disalurkan ke Dinas PU. Rasanya Pemda dan Pemkot takkan keberatan jika dana Transver Daerah ditingkatkan.

Guru sekarang memang banyak yang tak bangga lagi dengan profesinya, gara-gara jadi korban PPPK itu. Padahal guru sekarang di depan kelas resikonya lebih berat. Gara-gara UU Perlindungan Anak, tempeleng murid bisa masuk penjara lho. Orang tua dulu dilapori anak habis ditempeleng guru, justru anak yang diomeli orangtua karena tidak tunduk pada perintah guru. Orangtua sekarang produk kurikulum yang salah itu, dengar anak ditempeleng guru, langsung lapor polisi. Bahkan ada pula yang balas tempeleng. Maka guru penulis saat di SR (1964) pernah bilang, “Nek aku dadi guru saiki, wis mlebu ukuman (andaikan aku guru sekarang, sudah masuk penjara). (Cantrik Metaram).