WASHINGTON – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan terhadap serangan besar-besaran Israel di Jalur Gaza.
Dalam pertemuan DK PBB pada Selasa (18/3/2025), Mansour mengecam kekerasan yang terjadi, menegaskan bahwa rakyat Palestina mengalami pembantaian, kekurangan bantuan kemanusiaan, serta penangkapan sewenang-wenang.
“Kami mengutuk keras kejahatan tersebut. Hal itu sama sekali tak bisa dibenarkan dan harus segera dihentikan,” ucap diplomat Palestina itu.
Ia juga memperingatkan bahwa jika DK PBB tidak bertindak, maka kredibilitas dan relevansi lembaga tersebut akan dipertanyakan.
“Dewan Keamanan, bertindaklah. Akhiri tindakan kriminal ini. Hentikan tindakan mereka membatasi makanan kepada rakyat kami di bulan Ramadhan serta membatasi air dan rumah sakit untuk beroperasi,” kata Mansour.
Mansour menekankan bahwa DK PBB memiliki wewenang untuk mengeluarkan resolusi, sehingga harus segera bertindak.
Ia juga menyerukan dukungan terhadap kesepakatan yang dicapai dalam KTT Arab awal bulan ini, yang mendukung rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar AS yang diusulkan Mesir, tanpa adanya pengusiran paksa terhadap warga Palestina dari tanah mereka.
“Ini adalah momen bersejarah di mana semuanya harus memilih di mana posisi mereka dan apa hal yang mereka ingin lihat terwujud. Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan dan dapat membawa kita baik ke jalan yang benar ataupun yang salah, dengan implikasi besar terhadap kawasan dan dunia,” ucap Mansour.
Ia menegaskan pentingnya gencatan senjata segera dan meminta komunitas internasional untuk membantu mewujudkannya, bukan justru membiarkan perang berlanjut.
“Bantulah kami dalam beberapa hari ini untuk mewujudkan gencatan senjata, bukan melanjutkan perang. Kehidupan, kebebasan, dan perdamaian harus berjaya. Anda sekalian adalah Dewan Keamanan, bertindaklah, selamatkan kami,” kata dia, menambahkan.
Kesepakatan KTT Arab ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan rencana untuk mencaplok Gaza dan memindahkan penduduknya demi mengembangkan wilayah tersebut sebagai “Riviera di Timur Tengah.”
Usulan ini mendapat penolakan luas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan serangan udara besar-besaran ke Gaza, menjadikannya operasi militer terbesar sejak gencatan senjata dengan Hamas diberlakukan pada 19 Januari lalu.
Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 404 warga Palestina tewas dan 562 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut, dengan banyak korban masih tertimbun di bawah reruntuhan.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza telah menyebabkan lebih dari 48.500 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.
Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Jalur Gaza.
