JAKARTA, KBKNEWS.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu temuan awal lembaga antirasuah itu adalah adanya indikasi tanah milik negara yang kembali dijual kepada negara sendiri.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang diduga menjual lahan negara dengan harga tidak wajar kepada pemerintah.
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Asep, beberapa lahan dijual dengan harga di atas nilai pasar. Padahal, lahan milik negara yang digunakan untuk proyek pemerintah semestinya tidak memerlukan pembayaran.
“Kalaupun itu kawasan hutan, bisa dikonversi dengan lahan lain,” katanya.
KPK kini menelusuri proses pengadaan lahan proyek Whoosh yang dinilai tidak wajar.
“Kalau pembayarannya wajar, tentu tidak akan kami perkarakan. Tetapi kalau tidak wajar, mark up, apalagi itu tanah negara, kami harus kembalikan uangnya ke kas negara,” tutur Asep.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyoroti dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh. Dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar AS.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud.
KPK telah menaikkan dugaan korupsi proyek Whoosh ke tahap penyelidikan sejak awal 2025 dan membuka peluang untuk memeriksa berbagai pihak terkait.
