DI TENGAH tekanan internasional khususnya dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat serta massa prodemokrasi, rezim junta militer Myanmar sejauh ini tidak bergeming, malah tampak makin “PD”.
Dalam pertemuan para parpol di negara seribu pagoda itu, Jumat (21/5), junta militer Myanmar membubarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi yang sejauh ini juga masih dikenai tahanan rumah.
Keputusan pembubaran LND dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk (UEC) dengan alasan, LND yang memenangkan pemilu November tahun lalu telah melakukan kecurangan sehingga dianggap sebagai penghianat.
Junta militer yang tidak mengakui kemenangan mutlak LND dalam Pemilu November yang dinilai penuh dengan kecurangan, melancarkan kudeta pada 1 Februari lalu.
Sejak itu sampai kini Myanmar diwarnai aksi-aksi demo yang dilancarkan oleh massa prodemokrasi, namun dihadapi dengan kekerasan dan aksi penangkapan oleh junta militer. Korban tewas diperkirakan lebih 800 orang, sementara ratusan orang ditangkap.
Pimpinan NLD Suu Kyi (75) diancam hukuman penjara 14 tahun dengan berbagai dkakwaan yang menurut banyak hanyalah rekayasa politik, juga Presiden Winn Myint yang digulingkan ikut ditahan
Parpol besutan junta militer yakni Partai Persatuan Solidaitas dan Pembangunan mengaku tidak tahu-menahu tentang hasil pertemuan, sementara baik pihak junta mau pun kelompok Oposisi Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) juga belum berkomentar.
Negara-negara ASEAN sendiri, dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Jakarta pada 24 April lalu bersikap hati-hati karena menganggap apa yang terjadi adalah urusan internal Myanmar dan hanya melontarkan keprihatinan atas banyaknya korban jatuh.
Sanksi pembekuan aset pemerintah Myanmar oleh AS, larangan pejabatnya berkunjung ke Inggeris dan ancaman pembekuan bantuan oleh Jepang jika junta militer tidak menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap rakyatnya sejauh ini belum menyurutkan langkah junta.
Namun pertanyaannya, sampai kapan junta militer mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang makin buruk dan krisis sosial berlarut-larut? (AFP/Reuters)
