NEW YORK—Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan operasi militer terhadap warga Rohigya. Hal ini dilakukan untuk menghentikan krisis kemanusiaan agar tidak terus berlanjut. Kekerasan yang kembali Meletus sejak akhir Agustus lalu, Myanmar menjadi sorotan dunia.
Selain Sekjen PBB, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB juga mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas lebih lanjut kekerasan terhadap Rohingya pada Rabu (13/9) kemarin. Dalam pertemuan kedua setelah konflik di Myanmar kembali mencuat, kesepakatan bahwa mereka akan secara terbuka mengecam situasi kemanusiaan tersebut.
“Apa yang dialami warga Rohingya di Myanmar sama sekali tidak dapat kami terima dan kami mengakui bahwa kemungkinan besar yang terjadi adalah mereka menjadi korban pembersihan etnis,” ujar Guterres kepada media, Kamis (14/9/2017).
Dua hari lalu, Komisi HAM PBB menegaskan Pemerintah Myanmar telah melakukan pembersihan etnik Rohingya. Mereka menyatakan operasi militer Myanmar tidak perlu dilakukan untuk membalas serangan gerilyawan pada bulan lalu. Lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri.
