Pembenahan Total MA, Mendesak

Hakim Agung Sudradjat Dimyati digelandang KPK setelah ditersangkakan kasus suap kepailitan koperasi. Pembenahan dan pembersihan di lingkungan peradilan termasuk MA harus segera dilakukan.

PEMBENAHAN total di instansi penegak hukum termasuk Mahkamah Agung (MA)  sebagai lembaga tertinggi peradilan yang namanya coreng-moreng akibat dugaan kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati   mendesak dilakukan.

“Langkah evaluasi oleh pimpinan MA pada institusi yang dipimpinnya, mendesak dilakukan demi mengembalikan marwah dan kepercayaan publik di dalam mau pun luar negeri, “ kata mantan Hakim Agung T. Gayuus Lumbun (Kompas, 26/9).

Media baru saja memviralkan kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang diduga menerima suap terkait perkara perdata penetapan kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Selain Sudrajad, Ivan, Heryanto dan Yosep Pareira (pengacara tersangka) ada enam orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka, dan selain itu KPK juga menyita barang bukti, uang 205-ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,17 miliar) dan Rp50-juta lembaran rupiah.

Dalam putusannya, Sudrajad yang duduk sebagai anggota majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi para pemohon dan membatalkan keputusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Semarang, dengan keputusan KSP Intidana dinyatakan pailit.

Kemungkinan keterlibatan hakim lain yang menangani perkara tersebut perlu diusut mengingat keputusan majelis baru bisa terbit jika minimal dua anggota hakim mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon.

Tidak diketahui alasan Komisi Yudisial (KY) dan Komisi III DPR RI meluluskan Sudrajad, padahal ulahnya sudah menuai kontroversi sejak awal. Untuk itu, semua yang terlibat pengangkatannya, mestinya juga harus diperiksa.

MA sebenarnya juga pernah menerbitkan Maklumat No 1 Tahun 2017 mengenai aksi berjenjang terhadap atasan dari pihak-pihak yang melakukan tindak pidana.

Menurut mantan hakim ad hoc TPK pada MA, Krisna Harahap, ia melihat pimpinan MA yang cenderung sangat protektif terhadap isu negatif institusinya, sehingga seolah-olah memberikan kesempatan bagi  “hakim-hakim nakal” makin berani “bermain”.

Krisna berpendapat, sesama hakim agung, pasti tahu koleganya yang “bermain api”, apalagi pimpinannya termasuk Ketua Kamar Pembinaan dan Pengawasan MA.

Berbagai Penyimpangan

Tidak hanya oknum Jaksa Agung MA yang mencoreng-moreng wajah institusi garda terdepan peradilan itu, sejumlah institusi penegak hukum lainnya juga tak luput dari kasus memalukan.

Kejaksaan, menjadi sorotan tajam media dan publik saat jaksa Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari terseret kasus buronan kakap Joko S. Tjandra pada 2020 yang juga menyeret nama Jaksa Agung dan mantan Ketua MA walaupun kemudian tidak terbukti.

Sementara kasus dugaan pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat oleh atasannya Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo dan Bripka RE serta melibatkan hampir 100 anggota Polri mulai tamtama hingga bintang satu yang diduga ikut merekayasa termasuk  menghilangkan barang bukti, merusak TKP  dan mengaburkan perkara.

Liputan kasus tersebut memenuhi program siaran TV selama 24 jam, begitu juga menjadi viral media  cetak dan medsos sejak terkuaknya kasus tersebut pada 11 Juli sampai hari ini.

KPK sebagai institusi yang memimpin pemberantasan korupsi juga tak luput dari sejumlah kasus, mulai dari pelanggaran etika oleh pimpinannya Firli Bahuri (bermewah-mewah charter pesawat, mudik), juga salah satu ketuanya, Lili Pintauli Siregar yang mundur karena diterpa dugaan skandal pelanggaran etik.

Di tubuh korps TNI, kasus yang memalukan yang diramaikan media a.l. ulah Danrem 133 di Gorontalo,  Kol. Priyanto yang dihukum seumur hidup dan dipecat karena membuang jasad dua remaja sejoli (Handi Saputra dan Salsabila) ke Kali Serayu, Jawa tengah (Juni lalu).

Priyanto yang berkendara dengan mobil disupiri anak buahnya, menabrak korban yang berboncengan dengan sepeda motor di bilangan Nagreg, Bandung.

Alih-alih menolong korban, Priyanto bersama anak buahnya membawa kedua korban dan membuangnya untuk menghilangkan jejak. Jasad kedua korban ditemukan di tempat berbeda di aliran S. Serayu beberapa hari kemudian.

Lain lagi ulah Brigjen (Mar) Nuri Adrianis Djatmika yng dimutasi dari Sesko Bandung karena dengan sadis kedapatan membunuh kucing-kucing yang berkeliaran di pusat pendidikan tersebut (16/8).

Sementara, ulah enam oknum anggota TNI di Mimika, Papua tidak kalah sadis dan biadabnya dengan membunuh, lalu memutilasi empat warga dengan motif merampas uang senilai Rp250-juta milik mereka yang semua untuk membeli senjata yang ditawarkan oknum tersebut.

Unit-unit pengawasan, baik  internal mau pun eksternal termasuk terhadap instansi-instansi penegak hukum di negeri ini agaknya tidak berjalan, sehingga penyimpangan demi penyimpangan dengan leluasa terus terjadi akibat pembiaran.

Sudah waktunya, perombakan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh instansi terutama penegak hukum segera dilakukan. Jika tidak, akan meninggalkan legacy buruk bagi pemerintah Presiden Jokowi.