JAKARTA – Akses terhadap pendidikan berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai usia sekolah, masih menjadi persoalan yang “persisten” di Indonesia. Hasil Kajian Asa Dewantara menunjukkan masih banyak anak-anak Indonesia, khususnya yang tinggal di pedesaan dan wilayah luar pulau jawa, yang belum mendapatkan hak dasar tersebut karena kesenjangan atau ketidakmerataan akses pendidikan.
“Masalah ini perlu diatasi melalui pendekatan sistemik dengan memahami beragam persoalan yang dihadapi anak-anak miskin dalam mengakses pendidikan agar solusinya bisa dirumuskan secara tepat,” kata Dr. Abdul Malik Gismar, Direktur Eksekutif Asa Dewantara.
Malik menyatakan, jika dilihat dari katagori status ekonominya, tingkat pendidikan tertinggi yang bisa ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kelompok “Paling Miskin” (kuintil 1) dan “Rentan Miskin” (kuintil 2) yang menjadi fokus kajian ini adalah SD. Prosentase penduduk berusia 15 tahun ke atas di dua kelompok ini makin rendah di jenjang pendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Artinya, banyak anak-anak miskin yang berguguran dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah lulus SD. “Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak ada kelompok “Paling Miskin” yang bisa menamatkan perguruan tinggi karena prosentasenya hanya 3,02, sementara kelompok “Rentan Miskin” hanya 4,74%. Kesenjangan ini terlihat manakala kita membandingkam dengan kelompok “Paling Kaya” yang prosentasenya mencapai 24,31%.” katanya.
Peneliti senior dan analis kenijakan publik ini menyatakan bahwa persoalan kesenjangan akses pendidikan sudah ditemukan pada jenjang pendidikan anak usia dini (0 – 6 tahun). Hasil kajian Asa Dewantara menunjukkan bahwa 14,94% (12.560) desa di Indonesia tidak memiliki akses ke semua jenis PAUD (PAUD, TK, RA/BA). Pada tahun 2021, hanya 40,17% (7.62 juta) dari total anak berusia 3 – 6 tahun yang terdaftar di PAUD. Dari 59,83% (11.35 juta) anak-anak yang tidak terdaftar di PAUD tersebut, 57,5% diantaranya tinggal di perdesaan. Selain persoalan tersebut, beberapa persoalan terkait kesehatan juga berkontribusi terhadap perkembangan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak, yakni bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan gizi buruk yang ditandai dengan Kwashiorkor (kekurangan/ketiadaan asupan protein) dan Marasmus (kekurangan asupan energi dan protein)
Kesenjangan juga terjadi di jenjang anak usia sekolah (7-18 tahun). Meski pemerintah telah menggalakkan program Wajib Belajar dan Sekolah Gratis, sekitar 8,16% (2.11 juta) dari total anak berusia 7-12 tahun di Indonesia tidak terdaftar di jenjang sekolah dasar (SD), di mana 55,22% diantaranya tinggal di daerah perdesaan. Rendahnya angka partisipasi sekolah ini juga terlihat di usia 13 -15 (SMP) dan usia 16-18 (SMA). Sekitar 24,4% (3.35 juta) dari total anak berusia 13-15 tahun tidak terdaftar di SMP dan 55,96% diantaranya tinggal di perdesaan. Di jenjang SMA, Sekitar 31,32% (4.17 juta) dari total penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah di SMA, 54,19% diantaranya tinggal di pedesaan.
“Angka-angka ini menunjukkan kesenjangan pendidikan di wilayah pedesaan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, pemda dan stakeholder pendidikan lainnya,” kata Malik.
Dr. Haidar Bagir, ketua dewan Pengarah Asa Dewantara, menyatakan bahwa keberhasilan para pemangku kepentingan dalam mengatasi persolan pendidikan sangat bergantung pada solusi yang diberikan. Solusi ini akan efektif dan berdampak bila didasari pemahaman yang baik terhadap akar masalah pendidikan. Di sinilah diperlukan kajian dan penelitian terkait isu-isu strategis pendidikan, khususnya kebutuhan dan persoalan anak-anak miskin dalam mengakses pendidikan.
“Pengalaman kami di Yayasan Amal Khair YASMIN sebagai lembaga pendiri Asa Dewantara dalam menangani masalah mikro dan meso pendidikan selama lebih dari 20 tahun tentu akan bermanfaat dalam mengidentifikasi dan mengkaji masalah pendidikan melalui riset serta melakukan advokasi yang didasari pemahaman problem secara akurat dan tawaran solusi yang tepat” katanya.
Untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang bersifat persisten ini, keterlibatan, dukungan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Haidar menganalogikan beratnya perjuangan untuk mengatasi persoalan pendidikan ini seperti pertempuan melawan raksasa Gullivers dalam cerita Gulliver’s Travels. Persoalan akses dan kulitas pendidikan yang tengah kita hadapi ini ibarat raksasa Gullivers punya ukuran besar dan bertenaga kuat. Sementara para pemangku kepentingan yang punya kepedulian dan kontribusi terhadap persoalan tersebut ibarat lilliput yang ukurannya kecil.
Mereka punya kapasitas dan sumberdaya terbatas yang tidak mungkin bisa menghadapi Raksasa Gullivers sendirian. Karena itu, seperti dalam hikayat tersebut, para pemangku kepentingan pendidikan perlu memperbanyak mitra dan jaringan serta berkolaborasi dan bergotong royong untuk menumbangkannya. Dan terbukti Raksasa Gullivers bisa dikalahkan.
