PERANG dagang sebagai dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif baru terhadap puluhan negara termasuk RI tak terhindarkan, dan dikhawatirkan bakal saling berbalasan sehingga berujung resesi global.
Tidak hanya terhadap seteru dagangnya, China, kenaikan tarif impor antara 10 sampai 49 persen diberlakukan Presiden Trump pada mitranya: Kanada dan juga Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen. Tarif tertinggi dikenakan terhadap Kamboja (49 persen), Laos (48 persen) dan Vietnam (46 persen).
Aksi Trump itu tentu saja direspons langsung oleh China yang juga akan mengenakan tarif baru terhadap produk ekspor dari AS, begitu pula Kanada. China langsung mengenakan tarif balasan dengan menaikkan tarif 34 persen, sama dengan yang dikenakan AS terhadap China.
Pasar-pasar saham di Asia dan Eropa pun jatuh sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan para analis sebagai tarif impor paling tinggi sejak tahun 1940-an.
Trump telah mengumumkan – dan kemudian menghentikan sementara – tarif impor 25 persen untuk mitra dagang utama Kanada dan Meksiko pada bulan Februari, menuduh mereka gagal menghentikan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba.
Dia melanjutkan pemberlakuannya pada hari Selasa, dengan alasan kurangnya kemajuan di kedua negara tersebut.
Bea masuk tersebut akan menghantam lebih dari $918 miliar impor AS dari kedua negara, dan akan menghambat rantai pasokan untuk sektor-sektor utama seperti mobil dan bahan bangunan.
Kanada merespons dengan tarif pembalasannya sendiri sebesar 25 persen, sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk langkah AS itu dan bertekad untuk membalas dengan bea masuknya sendiri.
Para ahli telah memperingatkan bahwa biaya impor yang lebih tinggi dapat menaikkan harga bagi konsumen di Meksiko, sehingga mempersulit upaya untuk menurunkan inflasi.
Balasan Kanada
Tarif pembalasan dari Ottawa sebesar 25 persen atas barang senilai $30 miliar mulai berlaku tepat setelah tengah malam pada hari Selasa (1/4).
“Kanada tidak akan membiarkan keputusan yang tidak dapat dibenarkan ini dibiarkan begitu saja,” kata PM Justin Trudeau, seraya menambahkan bahwa tarif tersebut akan diperluas menjadi bea masuk untuk lebih dari $150 miliar barang dalam beberapa minggu ke depan.
Tarif China akan mulai berlaku minggu depan dan akan berdampak pada impor senilai puluhan miliar dolar, mulai dari kedelai hingga ayam AS.
China juga menangguhkan semua impor kayu dari AS dan menghentikan pengiriman kedelai dari tiga eksportir AS . Kemenlu China bertekad untuk melawan perang dagang AS .
Sementara Jubir Perdagangan Uni Eropa, Olof Gill mengingatkan, tarif-tarif terhadap Kanada dan Meksiko mengancam “stabilitas ekonomi” trans-Atlantik dan berisiko mengganggu perdagangan global, sehingga mendesak Washington untuk berbalik arah.
Sementara Bernama dari Kuala Lumpur melaporkan, Malaysia selaku Ketua ASEAN, akan menggelar pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mencari kesepakatan terkait tarif timbal balik yang diumumkan AS.
Langkah ini diambil untuk memastikan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional tetap ditegakkan.
Satukan langkah
PM Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghubungi sejumlah mitra kerjanya di ASEAN, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan PM Singapura, Lawrence Wong, untuk membahas langkah bersama merspons kebijakan tari AS.
“Kita memang terdampak, meskipun tarifnya tinggi, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan rekan-rekan,” kata Anwar.
Negara-negara ASEAN di kawasan Indo-Cina paling terdampak oleh kebijakan tarif AS.Kamboja mengalami tarif awal dan timbal balik 49 persen, diikuti oleh Laos (48 persen), Vietnam (46 persen), Myanmar (44 persen), Thailand 36 persen, Indonesia 32 persen, Brunei dan Malaysia masing-masing 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura dengan tarif dasar 10 persen.
Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih yang diterbitkan pada 2 April 2025, tarif 10 persen untuk semua negara akan mulai diberlakukan pada 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik lebih tinggi mulai 9 April 2025 untuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS. Negara-negara lainnya akan tetap dikenakan tarif dasar 10 persen.
Babak baru Perang Dagang
Kebijakan mengagetkan Presiden Trump tersebut diperkirakan banyak pihak dapat memulai babak baru perang dagang global. Dalam hal yang disebutnya “Hari Pembebasan”, Trump
mengumumkan tarif perdagangan kepada 60 negara, yang disebut berbagai kalangan sebagai hambatan perdagangan terberat yang dijatuhkan AS dalam 100 tahun terakhir.
Alasan Trump, AS selama ini menjadi korban perjanjian dagang yang buruk. Dia menilai negara-negara lain membanjiri pasar AS dengan barang murah yang membunuh perusahaan-perusahaan AS dan mempersempit lapangan kerja di negara itu.
Dia beranggapan bahwa negara-negara lain mengenakan hambatan dalam bentuk tarif dan pajak impor terhadap produk-produk AS sehingga produk AS tidak kompetitif di negara itu.
Trump berusaha menghidupkan lagi industri dalam negeri dan melindungi lapangan kerja AS. Dia mengeklaim langkahnya sebagai resiprokal, atau reaksi terhadap langkah yang ditempuh mitra-mitra dagang AS.
Bagi Indonesia, kebijakan tarif baru yang diberlakukan Trump, membuat impor utama dari negara itu seperti bahan bakar mineral, BBM, biji-bijian terutama kedelai sebagai bahan mentah tahu tempe menjadi makin mahal.
Sebaliknya komoditi ekspor utama Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, menjadi makin mahal walau hal itu juga dialami negara negara dengan produk sejenis.
Ditambah lagi dengan defisit anggaran yang dialami saat ini, makin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS serta penghentian perdagangan BEI pada 18 Maret lalu akibat anjloknya ISHG sampai tujuh persen mencerminkan situasi ekonomi ke depan dalam keadaan “tidak baik-baik saja”.
Terus mitigasi dan antisipasi perkembangan elanjutnya dengan sesama negara mitra di kawasan (ASEAN) dan terus perbaiki kinerja dunia usaha dan iklim investasi di dalam negeri termasuk membsmi premanisme, salah satu faktor yang membuat biaya tinggi. (AFP/Bernama/ns)
