SEKJEN PBB Antonio Guterres mengingatkan, rivalitas antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan China berpotensi mengarah pada Perang Dingin baru yang lebih berisiko dibandingkan pada era lalu.
Padahal, ujar Guterres dalam wawancara dengan Kantor Berita AP, Sabtu lalu (18/9), tanpa hubungan konstruktif antara segenap komunitas int’l terutama negara adidaya AS dan China, banyak persoalan global bersama yang bakal sulit dituntaskan.
Ia menyebut a.l. persoalan mendesak yang dihadapi dunia kini yakni penanganan Covid-19, isu iklim dan masa depan Afghanistan pasca diambil alih oleh kelompok Taliban menyusul penarikan pasukan AS dan NATO pertengahan September lalu.
PBB memprediksi, sepeninggal AS dan sekutunya, perekonomian Afghanistan morat-marit, sementara penduduknya terancam kelaparan, karena walau badan dunia itu akan tetap membantu, posisi tawarnya terbatas.
Untuk itu Taliban perlu membentuk pemerintah inklusif dengan menyertakan berbagai pihak serta menghormati HAM terutama terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
Mengenai penanganan pandemi Covid-19, PBB melihat kesenjangan program vaksinasi antara negara-negara maju produsen vaksin yang sudah mencapai herd immunity (70 persen) warganya, sementara negara-negara di Afrika baru menjangkau dua persen warga.
Untuk itu, PBB mendorong negara-negara G-20 membuat rencana vaksinasi global yang jelas sehingga negara-negara produsen vaksin dan lembaga keuangan int’l serta perusahaan farmasi memacu produksi vaksin serta memastikan pemerataan distribusi vaksin.
Sebagai catatan, negara-negara maju mengalokasikan sampai 20 persen PDB-nya bagi pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, sementara negara berpendapatan menengah enam persen dan negara-negara miskin cuma dua persen.
PBB juga memberikan perhatian serius isu iklim global dan menilai kembalinya komitmen AS di Lembaga-lembaga int’l termasuk pada Kesepakatan Iklim di Paris pada 2015 walau ia juga menggarisbawahi kegagalan dunia menangani pemanasan global.
Perang Dingin Baru
Guterrez juga pernah mengingatkan para pemimpin dunia dua tahun lalu tentang kemunginan terbelahnya dunia akibat persaingan ketat antara AS dan China di banyak area seperti internet, mata uang, perdagangan dan aturan keuangan, militer dan geopolitik.
“Kita harus menghindari Perang Dingin baru, karena Jika terjadi lagi, bakal lebih parah dari sebelumnya, “ ujarnya.
Menurut catatan, Perang Dingin lalu yang berakhir pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991 terjadi antara AS bersama negara-negara Barat sekutunya dan Uni Soviet di dan negara-negara Blok Timur.
Perang Dingin Baru, kata Guterrez mengingatkan, bisa jauh lebih berbahaya karena kini semua serba tidak jelas, termasuk tidak ada upaya mengelola krisis.
Hal itu, menurut Sekjen PBB, berbeda dengan era Perang Dingin lalu, dimana AS dan US memiliki “aturan main” yang jelas dan keduanya sama-sama menyadari risiko kehancuran jika perang nuklir pecah.
Pernyataan Guterrez sangat relevan dikaitkan dengan kesepakatan antara Australia-Inggeris dan AS untuk membentuk Pakta AUKUS pada 15 Sept lalu yang salah satu pasalnya adalah rencana untuk membantu pembuatan delapan kapal selam nuklir bagi Australia.
Pembentukan AUKUS juga dikaitkan dengan peningkatan kehadiran China di Laut China Selatan (LCS) termasuk klaimnya di sembilan garis putus-putus di peta (nine dash line) yang dianggap sebagai wilayah tradisional nelayannya walau hal itu ditolak PBB.
China yang bersengketa dengan Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam di perairan LCS bahkan sering mengirimkan armada lautnya ke wilayah sengketa, bahkan juga kapal-kapal penjaga pantainya untuk mengawal kapal-kapal nelayan sampai ke Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).
PM Australia Scott Morrison sendiri sudah menelpon Presiden Jokowi untuk menjelaskan pembentukan Pakta AUKUS yang dicemaskan oleh RI bakal memicu perlombaan persenjataan dan pada gilirannya meningkatkan ketegangan dan mengganggu stabilitas kemanan kawasan.
Menurut Menlu RI Retno Marsudi, dalam pembicaraan dengan Presiden Jokowi, PM Morrison menjamin akan meneruskan komitmen negaranya termasuk menghormati Kesepakatan Nonproliferasi Nukir (NPT) dan hukum int’l.
“Kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan keseimbangan strategis kawasan, “ kata PM Australia itu.
Bagi RI yang menganut politik bebas aktif tentu akan berada di tengah-tengah, tidak akan terseret blok mana pun, tetap fokus untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sesuai amanat UUD 1945.
