KRIMINALISASI terhadap aktivis atau orang-orang yang menyuarakan suara berbeda dari pemerintah, menunjukkan salah satu indikator menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan hasil kajian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI 2016) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimuat di Kompas (19/11), terjadi penurunan 2,73 poin menjadi 67.36 poin dibandingkan 70,09 poin yang diraih pada 2015.
“Ini harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah, “ ujar staf Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi.
IDI diformulasikan dari tiga aspek utama yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang kemudian diturunkan ke dalam 11 variabel. Peran parpol merupakan variabel yang mengalami penurunan signifikan (6,8 persen), birokrasi (5,6 persen), sedangkan kebebasan berkumpul dan berserikat (3,86 persen).
Penurunan IDI tercermin antara lain dengan menguatnya gejala kriminalisasi pada para pihak yang menyuarakan suara berbeda dari pemerintah pusat atau daerah dengan menggunakan berbagai cara, seperti mengenakan delik ujaran kebencian atau pasal-pasal lain.
Hal itu dikuatkan laporan Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFENet) yang menyebutkan, selama 2013 -2015 tercatat 17 aktivis dipidana berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sepuluh orang pada 2016 dan enam orang pada 2017 (sampai September).
Aksi pemblokadean oleh kepolisian yang terjadi di tengah diskusi Pelurusan Sejarah 1965 di gedung LBH Jakarta Sabtu lalu (16/9) diikuti aksi perusakan oleh kelompok massa yang terpancing berita bohong juga mencerminkan masih rendahnya adab demokrasi di Indonesia.
Semestinya, kajian atas tragedi G30S yang dialami dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia diperlukan guna mencari temuan-temuan baru yang bisa dijadikan acuan bagi pelurusan sejarah.
Jika semua sudah ditutup, kebenaran akan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, dan jika ada pun, temuan-temuan baru akan ditumpuk, paling-paling menjadi bahan gunjingan atau dibicarakan di kalangan terbatas.
Kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme boleh-boleh saja, tetapi mengingat paham itu sudah runtuh dimana-mana termasuk di negara asalnya, Rusia dan China, kekhawatiran berlebihan juga tidak diperlukan.
Apalagi, dalam konteks kekinian, musuh terbesar bangsa Indonesia adalah korupsi yang sudah merasuki seluruh sendi-sendi bangsa, intoleransi dan pertentangan isu SARA yang dimainkan oleh kelompok tertentu.
Bisa dicontoh, Jepang dan Jerman yang saat ini menjadi raksasa ekonomi dan negara demokratis, salah satu berkat kelegawaan kedua bangsa itu membuka aib dan borok yang pernah dilakukan rezim sebelumnya.
Di Indonesia sendiri, di tengah munculnya sikap intoleransi, mudahnya massa tersulut hoax serta adanya politisi yang malah mengkapitalisasi SARA untuk kepentingannya, perlu kerja keras untuk menumbuhkembangkan demokrasi. (Kompas/NS)
