Sampang-Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah berjalan sejak Juni lalu, perlu dilakukan pengawasan. Hal itu disampaikan oleh Maniri, Anggota Komisi IV DPRD Sampang.
Menurutnya, pengawasan terhadap pendistribusian KKS, KIS dan KIP sangat penting dilakukan, karena dari sekian pengaduan yang disampaikan masyarakat di sejumlah desa, terdapat oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan cara memungut pembayaran kepada pihak yang menerima kartu bantuan tersebut.
“Banyak laporan yang masuk ke dewan, jika sebagian desa ada oknum yang memungut biaya ketika pendistribusikan KIP, KSS atau KIS,” katanya seperti diberitakan Beritajatim, Sabtu (19/11/2016).
Pada prinsipnya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, akan ditindaklanjuti, termasuk realisasi pada pendistribusian tiga kartu bantuan tersebut.
“Kami belum bisa memberikan kepastian apakah dalam praktik pendistribusian KIP, KKS dan KIS ada pungli, sementara masih sebatas laporan, jika ada sebagian warga penerima yang membayar kepada petugas,” tegasnya.
Menurut Maniri, dengan adanya laporan tersebut, membuktikan peran dan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah minim. Buktinya masyarakat belum mengetahui jika KIP, KKS dan KIS itu semua gratis.
“Seharusnya pemerintah daerah pro aktif memberikan sosialisasi terhadap adanya kartu bantuan ini, terutama soal fungsi dan tidak adanya pembiyaan bagi pihak penerima kartu,”imbuhnya.
Terpisah, Kepala PT Pos Cabang Kabupaten Sampang Mohammad Arief Djunaidi memaparkan, jika PT POS hanya mendistribusikan KKS, untuk KIP dan KIS, ia mengaku tidak mengetahui dan pendistribusiannya di luar PT POS.
“Untuk KKS sudah terdistribusi semua, berdasarkan permintaan dari pemerintah desa sebagian kartu kami pasrahkan kepada masing-masing kepala desa,”tandasnya.
