YERUSALEM – Sebuah organisasi hak manusia mengatakan Israel berencana untuk secara paksa memindahkan 36.000 warga Badui di wilayah Negev selatan negara tersebut.
Pusat Hukum untuk Hak-Hak Minoritas Arab di Israel, mengatakan dalam siaran pers Rabu (30/1/2019) bahwa Israel berencana untuk memindahkan orang-orang Badui, yang juga warga negara Israel, sehingga dapat memperluas area pelatihan militer dan mengimplementasikan proyek-proyek “pembangunan ekonomi”.
Rencananya akan diterapkan pada tahun 2020 dan akan berlangsung selama beberapa tahun.
“Rencana pemindahan paksa ini melanggar hak-hak warga Badui di bawah hukum Israel dan hukum internasional, termasuk hak atas properti, martabat, kesetaraan, perumahan yang layak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal seseorang,” kata pernyataan tersebut, dikutip Anadolu.
“Rencana itu membuktikan bahwa Otoritas Israel untuk Pengembangan dan Pemukiman Suku Badui di Negev secara terang-terangan mendiskriminasi penduduk Badui dan menganggap mereka sebagai hambatan yang harus dihilangkan untuk membersihkan jalan bagi pemukiman Yahudi dan ‘pembangunan’.”
Selain itu, ditekankan bahwa pemerintah Israel berencana untuk memindahkan mereka ke kota-kota yang dilanda kemiskinan di daerah lain di Negev.
Israel tidak memasok listrik dan air ke desa-desa di Negev atau mengakui kepemilikan tanah warga Palestina di daerah tersebut.
Di wilayah Negev, ada 38 desa Arab dengan total populasi Badui 85.000 yang tidak diakui pemerintah.
