
DI TENGAH perang di wilayah Gaza, Palestina tanpa henti yang menguras anggaran dan fokus pemerintah Israel, dikabarkan terjadi keretakan antara PM Benjamin Netanyahu dengan menteri seniornya, Benny Grantz.
Tanpa seizin Netanyahu, Grantz melawat ke Amerika Serikat sejak Minggu (2/3) untuk menemui sejumlah pejabat teras negara adi daya itu di Washington DC termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Wapres Kemala Harris untuk membahas dukungan AS atas serangan darat Israel di Gaza dan pembebasan sandera.
Lawatan Gantz juga terjadi di di tengah upaya perdamaian yang juga diupayakan oleh mediator internasional di Mesir walau Israel sendiri tidak mengirimkan wakilnya dalam pertemuan itu dengan alasan, Hamas belum menyerahkan daftar nama-nama sandera dan tahanan Palestina yang akan dipertukarkan dengan sandera.
Sebanyak 1.400 warga Israel tewas saat milisi Hamas menyerang wilayah selatan negara itu dan menyandera 240 orang warga pada 7 Okt., dibalas sehari kemudian (8 Okt.) oleh Israel dengan serangan udara dan darat yang berlangsung sampai kini, sudah menewaskan sekitar 30.000 warga Palestina dan Hamas, serta 70.000 luka-luka, terbanyak perempuan dan anak-anak.
Seorang pejabat Partai Likud mengungkapkan, keretakan hubungan Netanjahu dan Gantz tercermin dari perkataan PM Israel itu yang menyebutkan, “hanya ada satu perdana menteri di negeri ini”.
Netanjahu sendiri dikecam oleh publik dan kelompok oposisi karena dianggap bertanggung jawab atas kegagalan intelijen dan militer Israel mengendus serangan Hamas pada 7 Oktober lalu dan juga sampai hari ini belum berhasil menyelamatkan seluruh sandera yang ada di tangan Hamas dan juga belum berhasil mengalahkan Hamas.
Israel juga mengalami tekanan dari komunitas internasional terkait aksi bombardemen dan tudingan genocida yang diarahkan terhadap penduduk Gaza.
Netanyahu dan Biden
Netanyahu juga berselisih dengan Presiden AS Joe Biden terkait upaya meringankan penderitaan warga Gaza serta visi rekonstruksi Gaza pasca perang dan pembentukan negara Palestina yang dicanangkan Biden namun ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu.
Para penentang Netanyahu sendiri menilai kebijakan pembangunan kembali Gaza pasca perang dianggap sebagai pertimbangan pribadi yakni untuk melanggengkan jabatannya sebagai perdana menteri.
Kekecewaan terhadap Netanyahu juga tercermin antara lain oleh unjuk rasa sekitar 10.000 orang pertengahan Februari lalu menuntut pemilihan dini serta meningkatnya gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi akhir-akhir ini.
Solusi Perang Gaza yang merupakan bagian penyelesaian tuntas isu Palestina memerlukan komitmen kuat terutama dari negara-negara anggota Dewan Kemanan PBB seeprti AS. (AP/Reuters)




