Lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) berulah di propinsi terujung NKRI, Papua dengan membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Paro Kab. Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2).
Masih beruntung, 15 pekerja pembangunan Puskesmas di dekat Lapter Taro, Nduga tersebut bisa diselamatkan berkat pertolongan pendeta setempat, namun pilot pesawat ringan bermesin satu Pilatus Porter PC-6 dengan nomor penerbangan PK-BVY yakni Phillips Mark Merthen belum ditemukan.
Tidak bisa dikonfirmasi juga keberadaan Merthen, karena posisinya tidak terlacak, apakah ia disembunyikan oleh kelompok penyandera pimpinan Egianus Kogoya itu atau melarikan diri ke hutan-hutan.
Aksi KKB tersebut sungguh disayangkan, karena ke-15 pekerja tersebut sedang membangun Puskesmas yang tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan penduduk di daerah terpencil di kawasan pegunungan itu.
Selain membuat surut nyali para pilot yang selama ini berjibaku melayani rute perintis dengan medan yang sulit dan potensi ancaman KKB, pembakaran pesawat tersebut juga dicatat oleh komunitas penerbangan int’l yang bisa jadi akan mengingatkan para pilot untuk tidak terbang ke sana.
Tim evakuasi gabungan TNI dan Polri dari Satgas Damai Cartenz terdiri dari empat anggota Kopasgat, lima anggota satuan Intai Tempur dan tiga Brimob Satgas Damai Cartenz yang diberangkatkan dengan helikopter ke Nduga sudah behasil mengevakuasi seluruh pekerja, sehingga kini mereka fokus mencari pilot, Merthens.
Publik pun bertanya-tanya, sudah tujuh kali negeri ini berganti presiden, namun persoalan KKB belum rampung-rampung, sementara korban pun berjatuhan termasuk di kalangan TNI, Polri dan warga sipil.
Pada 2022, tercatat 53 anggota aparat keamanan yang gugur (10 anggota TNI dan empat Polri dan 37 warga sipil meninggal serta 37 lainnya luka-luka, sedangkan tahun sebelumnya (2021) sebanyak 11 anggota TNI dan empat polisi gugur dan 19 warga sipil meninggal
Rendahnya kesadaran berbangsa dan negara di tengah kemiskinan penduduk terutama yang menghuni kawasan pegunungan membuat mereka mudah diprovokasi untuk bergabung dengan KKB.
Tidak kurang dari Rp1.092 triliun sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk Otsus Papua sejak 2002 sampai 2022 namun sebagian besar dana ditengarai dijadikan bancakan oleh elite pusat mau pun daerah.
Untuk Kab. Jayapura saja, misalnya, dana Otsus Papua 2022 sebanyak Rp121 miliar yang disalurkan ke 16 organisasi perangkat daerah dan 19 distrik. Kemana saja menguapnya?
Sedangkan dana otsus untuk Propinsi Papua pada 2022 sebesar Rp57,41 triliun dan Papua Barat 5741 triliun, belum lagi puluhan triliun rupiah Dana Tambahan Infrasutruktur (DTI), transfer dana ke daerah dan desa serta lainnya.
“Tidak banyak manfaatnya dana-dana yang digelontorkan besar-besaran ke wilayah itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, “ kata peneliti senior LIPI tentang Papua, Adriana Elisabeth.
Contoh dugaan penggunaan dana menyimpang misalnya dilakukan oleh Gubernur non-aktif Papua Lukas Enembe yang saat ini sedang ditahan mengikuti proses hukum di Jakarta.
“Bayangkan saja, duit dari mana, dia bisa leluasa menggunakan pesawat charter ke luar negeri dan menyetor Rp560 miliar ke bandar judi di sana”.
Penangkapan Eembe juga cukup sulit, karena berkali-kali ia mangkir dengan berbagai alsan termasuk sakit dari panggilan KPK, bahkan mengerahkan massa yang mengawal rumah dinasnya di Jayapura untuk menghalang-halangi petugas KPK.
Sementara Bupati Membramo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke PNG melalui jalan darat pada 13 Juli 2022 setelah ditersangkakan dalam kasus grativikasi berbagai proyek pembangunan di lingkup pemda.
Ironisnya lagi,begitu hendak dicokok KPK, oknum-oknum elite atau pemimpin di Papua langsung balik badan, mengancam warganya untuk memisahkan diri dari NKRI sehingga aparat harus behati-hati menghadapi isu yang sangat sensitif dan mudah dipolitisir ini.
Di pihak lain, ada juga kecurigaan, prsoalan KKB di Papua, sengaja dilanggengkan atau dikelola sekadarnya, dengan niat agar dana yang dialokasikan untuk operasi militer atau sosial terus mengalir.
Penanganan KKB dan isu Papua harus lebih serius lagi, jika terus berlama-lama, tidak mustahil, bakal tambah rumit, apalagi jika ada campur tangan asing atas nama HAM atau persoalan kemanusiaan lainnya.
