AKSI-aksi massa digelar di sejumlah kota di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak Senin lalu sebagai respons atas dugaan kebencian bernada rasial oleh anggota ormas tertentu terhadap etnis Papua di Malang dan Surabaya pekan lalu.
Selain berkembang menjadi anarkis, pemblokiran ruas jalan dan pembakaran sejumlah gedung di kota Manokwari, Sorong dan Timika, aksi massa melebar ke isu sensitif yang jika dibiarkan bisa menjadi “bola liar” yang membawa Indonesia menuju tubir jurang disintegrasi.
Pemicunya, unjukrasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang (15/8) bertujuan memprotes perjanjian divestasi antara perusahaan tambang Freeport McMoran Inc. AS dan pemerintah RI dihadang warga di tengah jalan menuju Balai Kota.
Keesokan harinya (16/8), massa ormas tertentu menyambangi asrama Mahasiswa Papua di Surabaya setelah beredar isu, penghuninya merusak dan mencampakkan bendera merah putih ke comberan.
Dugaan adanya narasi rasial yang dilontarkan seorang warga terhadap mahasiswa Papua, dibumbui isu terkait persekusi dan intimidasi terhadap mereka yang diviralkan di medsos, lalu menyulut aksi solidaritas warga Papua dan Papua Barat.
Kecuali di Jayapura yang berlangsung damai, aksi-aksi massa di Manokwari, Sorong, Timika dan Fakfak diwarnai pemblokiran jalan-jalan di pusat kota dan perusakan sejumlah bangunan, pasar serta kendaraan bermotor.
Aksi solidaritas warga Papua juga digelar di Jakarta dan Bandung, menolak (dugaan) aksi persekusi dan intimidasi yang mereka alamatkan pada aparat pemerintah.
Relatif Kondusif
Sejauh ini, situasi di Papua dan Papua Barat sudah relatif kembali kondusif, walau bagai “bara dalam sekam”, jika tidak diantisipasi secara cermat oleh aparat keamanan, sewaktu-waktu bisa saja berubah ke arah yang tidak terduga.
Selain program pemulihan situasi yang perlu dilakukan aparat kemanan saat ini, tindakan hukum yang tegas, baik terhadap pelaku penistaan bendera (jika benar), provokator dan penghasut serta pelaku ujaran rasial serta perusuh.
Sebanyak 48 saksi diajukan terkait ujaran rasial di Surabaya, sementara seorang kader Gerindra, Susi Tri Susanti yang pernah menjadi saksi kasus sengketa Pilpres yang membela paslon presiden dan wakil presiden No. 02 disebut-sebut sebagai koordinator lapangan (korlap) demo di depan asrama Papua, Surabaya.
Selain penegakan hukum dan pemulihan keamanan sebagai solusi instant persoalan Papua (dan Papua Barat), pendekatan dari berbagai aspek perlu diintensifkan melalui program-program jangka panjang.Ulah dan kesewenang-wenangan oknum politisi atau birokrat yang menyinggung rakyat, menyebabkan ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial dan sebagian rakyat masih terhimpit kemiskinan akibat sikap korup mereka harus dihentikan.
Dari sisi ekonomi, kesenjangan perlu dipersempit, begitu pula percepatan pembangunan di dua wilayah terujung timur NKRI tersebut agar diintensifkan, juga pengawasannya perlu diperketat agar tidak menjadi bancakan para oknum politisi dan birorkat yang tamak.
Dana Otsus Untuk Apa Saja?
Sejak dana Otsus digelontorkan dari 2001 hingga 2017 Papua dan Papua Barat menerima Rp67 triliun diperuntukkan bagi pembangunan SDM, kesehatan dan pendidikan . Dana Otsus pada 2019 tercatat sebesar Rp5,85 triliun per-tahun untuk Provinsi Papua dan Rp2,51 triliun untuk Papua Barat.
Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat, Papua yang menewaskan 73 orang pada Februari 2018 mencerminkan dana-dana tersebut banyak yang bocor, menjadi bancakan siapa? “Tanyakan pada rumput yang bergoyang”, kata Ebiet GAD dalam lagunya.
Lebih dari itu, indikator kemiskinan di kedua provinsi hanya turun 32 persen atau tidak terjadi perubahan signifikan selama kurun berlangsungnya Otsus sejak 2001.
“Sekali ada yang mempersoalkan (penyimpangan) dana Otsus, muncul tudingan, pemerintah pusat tidak percaya pada Daerah, dan ujung-ujungnya, minta merdeka, “ tutur Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, isu Papua tidak melulu soal ekonomi, tetapi terkait aspek sosial, budaya dan jejak dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
Kunci penyelesaiannya, melibatkan warga Papua dalam program- program kesra dan ekonomi di daerahnya sehingga merasa memiliki, menyelenggarakan dan menikmatinya.
Ke depan, pendidikan etika, toleransi dan wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini guna mencegah gesekan di tengah keberagaman budaya, adat istidat serta karakter bangsa ini.
Para elite dan politisi agar menjauhi kapitalisasi politik identitas, ujaran kebencian dan hoaks seperti terjadi secara masif pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang bisa memicu konflik SARA.
Literasi publik yang masih rendah terutama di ranah digital juga harus terus ditingkatkan agar memiliki daya tahan untuk menangkal hoaks, ujaran kebencin dan provokasi mengarah pada perpecahan kesatuan dan persatuan.
Sebelum para “pembonceng gelap” nimbrung, sanksi hukum seadil-adilnya, pemulihan situasi, pendekatan multi- aspek dan pencerahan publik perlu diintensifkan agar gesekan yang terjadi dengan saudara kita dari Papua bisa dihindari.
Papua adalah persoalan yang amat “fragile” , sehingga perlu ekstra kehati-hatian dan kearifan, sealigus langkah cepat dan tepat karena harus berpacu dengan waktu. Sebelum terlambat!
