JAKARTA (KBK) – Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terus menganga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembagian kue ekonomi. Menurut Didik J Rachbini Pakar Ekonom Senior INDEF hal tersebut juga disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat pusat.
“Sekarang daya beli melemah ditandai penurunan penjualan barang konsumsi di tingkat pasar. Ini disebabkan Politik ekonomi dimana para pemangku kebijakan saling memiliki kepentingan karena ada konflik politik. Lihat saja antara wapres dan presiden,” ucap Didik dalam seminar INDEF bertajuk ‘Mengurai Solusi Ketimpangan’ di Jakarta (19/7).
Menurut Didik arti kedaulatan rakyat sendiri memiliki arti politik yang dapat diartikan menjadi beberapa bagian, dimana di dalamnya terdapat kedaulatan ekonomi termasuk kesenjangan. Kesenjangan tersebut sudah jelas terlihat dari rontoknya daya beli masyarakat.
Padahal lanjut Didik sesuai amanat konstitusi keuangan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun ditingkat pusat, hal tersebut kerap menjadi sebab konflik politik antar kepentingan. Pada akhirnya masyarakat dibiarkan bergerak sendiri mencari kesejahteraan tanpa dirangkul pemerintah.
“Contohnya ojek online, siapa saja bisa masuk. Tapi ini tidak diakomodasi pemerintah dan hal ini jelas bisa memicu konflik. Ini salah satu hal yang harus dikelola,” paparnya.
Selain itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti minyak dan lahan juga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan harus bebas dari unsur politik.
“Konstitusi mengatakan negara harus bertanggung jawab kepada fakir miskin. Program BPJS salah satunya. Itu sudah baik tetapi harus ditingkatkan lagi dan disokong oleh kebijakan yang lebih pro rakyat,” tutupnya
