Rakyat Indonesia akan mengikuti helat akbar penyelenggaraan 101 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tujuh provinsi,76 kabupaten dan 18 pemerintah kota di berbagai wilayah pada 15 Februari 2017. Pilkada 2017 adalah langkah atau tahapan awal menuju pemilu serentak presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota pada 2019.
Fokus pentas politik dan hiruk-pikuk media tertuju pada Pilkada DKI Jakarta, bukan saja karena fitrahnya sebagai ibukota yang menjadi ‘ruang pamer’ representasi Indonesia, tetapi juga akibat pro-kontra terhadap gubernur petahana. Jauh-jauh hari sebelum masa kampanyepun, hingar-bingar, pro-kontra terhadap sosok gubernur petahana sudah berlangsung sengit, bahkan cenderung brutal. Ujaran kebencian dan hujatan mewarnai media sosial, dilontarkan oleh yang kontra atau pro-petahana.
Kubu pendukung atau simpatisan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mempersepsikan gubernur DKI tersebut sebagai simbol perlawanan, terutama terhadap praktik korupsi yang telah menjangkiti tubuh birokrat maupun kalangan parlemen di DKI Jakarta. Bagi pendukungnya, Ahok dinilai sebagai sosok langka yang nekat bertindak ”out of the box” atau “di luar pakem” dalam mengatasi kompleksitas dan akumulasi permasalahan akut di ibukota yang terjadi selama bertahun-tahun.
Sebaliknya, kubu anti Ahok yang menganggap dia sebagai sosok yang angkuh, urakan dan “trouble maker” mengangkat isu-isu miring kepada calon petahana itu misalnya terkait dugaan penyimpangan pembelian lahan dan bangunan RS Sumber Waras dan Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, walaupun sejauh ini belum bisa dibuktikan oleh KPK.
Aksi pengerahan massa dilancarkan oleh kelompok anti Ahok, juga tuntutan hukum atas dugaan penistaan agama Islam.Sejumlah ulama bereaksi keras dan meminta Ahok dikenakan sanksi sosial dan dijerat dengan pasal-pasal hukum akibat ulahnya.
Ahok sendiri berkilah, ia merasa tidak melakukan penistaan agama, walaupun tetap meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Menurut dia, sebagian narasi pidatonya diedit sehingga yang dimuat di media sosial, berubah maknanya. ”Mana mungkin saya melakukan penistaan terhadap agama Islam, padahal saya memerlukan suara mereka di Pilkada, “ kilahnya. Sejauh ini, pihak kepolisian masih mempelajari kasus itu, dan waktulah nanti yang akan membuktikan ada tidaknya penistaan agama di balik pernyataan Ahok.
Pilkada DKI juga dimaknai oleh sejumlah pengamat dan politisi sebagai pemanasan menuju pentas kontestasi yang lebih tinggi yakni pemilihan presiden 2019. Pengulangan sejarah terkait kisah sukses Jokowi – dari gubernur DKI menjadi presiden -, memang dimungkinkan. Jadi, tidak berlebihan jika ada yang menyebut, pemilihan gubernur DKI sebagai “pilgub, rasa pilpres”.
Ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Nomor 1), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat (Nomor 2) dan Anies Baswedan –Sandiaga Uno (Nomor 3). Agus dan Silvy diusung oleh PKB, PPP dan PAN (26 kursi), Ahok- Djarot diusung oleh PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Hanura (52 kursi), sedangkan Anies dan Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra dan PKS (26 kursi).
Hal yang mengembirakan, prosesi pendaftaran calon dan penetapan nomor calon yang dilakukan di Jakarta dan dihadiri ribuan tim sukses ketiga pasangan kontestan berlangsung damai dan penuh senyum, walaupun tetap meriah. Ahok dan Djarot sebagai petahana memiliki modal awal untuk memikat para calon pemilih dengan membuktikan hasil kinerjanya seperti dalam pelaksanaan proyek normalisasi kali dan sungai, relokasi hunian liar di bantar kali, pemberian kartu pintar dan kartu sehat bagi warga miskin, merampungkan proyek transportasi massal dan pengendalian banjir.
Sebaliknya kedua pasangan calon lainnya, karena memang belum pernah menjadi petahana, berupaya mencari celah kelemahan kepemimpinan Ahok-Djarot, misalnya berjanji akan tampil lebih santun, mengayomi dan menunjukkan keterpihakan pada kepentingan rakyat kecil. Kampanye negatif dengan mencari kelemahan kontestan lain, boleh-boleh saja sepanjang didasari data atau fakta. Yang dilarang adalah memfitnah, melontarkan ujaran kebencian atau mengangkat isu SARA.
Agus dengan prestasi akademis di karier militernya, didampingi pasangannya, Sylvi yang sudah malang-melintang sebagai birokrat Pemda DKI Jakarta diperkirakan mampu menggaet pemilih pemula atau kalangan muda. Silvy – satu-satunya calon wanita – diharapkan mampu menjaring para pemilih wanita.
Anies Baswedan yang berpembawaan kalem dan pernah menjabat mendikbud diharapkan akan menjadi pendulang suara bagi para calon pemilih yang bosan dengan kegaduhan politik. Calon pasangannya, pengusaha sukses, Sandiaga Uno diharapkan piawai menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya UKM jika terpilih nanti.
Warga yang merasa lebih aman dan nyaman dalam kesamaan primordial atau keyakinan, mereka yang tidak ingin kegaduhan atau yang mencoba memilih figur baru yang dirasa lebih baik, sah-sah saja jika tidak menjatuhkan pilihan pada calon petahana. “Boleh mengajak, tetapi jangan memaksa, “ kata Wapres Jusuf Kalla mengingatkan.
Sejauh ini dari hasil sejumlah survey, pasangan calon petahana masih unggul, namun bukan berarti kedua calon pasangan lain pasti kalah. Dinamika selama masa kampanye bisa saja terjadi. Keberhasilan kedua calon pasangan lain meyakinkan calon pemilih, menggerakkan mesin partai dan tim sukes, sangat menentukan.
Sementara pada ajang pilkada di enam provinsi, kabupaten-kabupaten dan kota-kota lainnya, serahkan saja kepada rakyat menentukan pilihannya sesuai preferensi masing-masing, walaupun perlu juga diingatkan agar memilih calon yang tepat dan amanah. Jangan sampai rakyat terkesima dengan janji-janji calon yang lihai tebar pesona, berpenampilan gagah, memanfaatkan kesamaan primordial atau agama, apalagi melakukan “money politics”.
Kekhawatiran adanya pihak-pihak yang akan mempolitisasi isu-isu suku, ras dan agama (SARA) dalam kampanye nanti juga disuarakan oleh tokoh lintas agama dalam jumpa pers baru-baru ini. Mereka berharap, agar pilkada serentak anti merupakan pesta demokrasi yang menjadi ajang pencerahan dengan tetap mengedepankan persatuan bangsa.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian juga telah menyampaikan imbauan agar tidak ada pihak-pihak yang berusaha melakukan provokasi dan aksi kekerasan dalam unjukrasa besar-besaran Anti Ahok di Jakarta pada 4 November nanti. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menegaskan, TNI tidak akan menoleransi gerakan mengadu domba bangsa melalui provokasi dan politisasi SARA.
Ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk “menyemprit” setiap pelanggaran terkait pelaksanaan Pilkada juga sangat menentukan jalannya pesta demokrasi kali ini. Memilih kepala daerah memang perhelatan penting, tetapi menjaga keutuhan NKRI, di atas segala-galanya. Semoga Pilkada berjalan tertib dan damai!
