PILKADA putaran kedua yang akan digelar, Rabu, 19 April akan menguji tingkat kedewasaan dan pemahaman demokrasi, baik diantara pasangan calon, penyelenggara pemilu, calon pemilih maupun publik di akar rumput.
Harus jujur kita akui, energi bangsa telah terkuras, bahkan persatuan juga ikut tercabik akibat dukung-mendukung, tolak-menolak terhadap paslon tertentu menjelang putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang digelar bersamaan dengan pilkada serentak 100 daerah lain, 15 Februari lalu.
Hujat-menghujat, fitnah, ujaran kebencian dan pengerahan massa mewarnai masa-masa kampanye menjelang hari “H” pemungutan suara, walau akhirnya bangsa Indonesia harus bersyukur, skenario lebih buruk tidak terjadi dan penyelenggaraan pilkada berlangsung aman dan lancar.
Sadar atas besarnya potensi perpecahan bangsa, mulai dari para tokoh ormas dan masyarakat, cendekiawan, ulama dan tokoh pemuka lintas agama sampai Presiden Joko Widodo melakukan berbagai pertemuan dan menyampaikan seruan guna merajut kembali silaturahmi dan rasa persatuan yang terkoyak.
Sayangnya, menjelang putaran kedua Pilkada Jakarta, masih ada saja kapitalisasi agama, provokasi dengan menyulut isu bernuansa SARA dan bentuk-bentuk ujaran kebencian lainnya, baik melalui medsos, selebaran, spanduk dan khotbah keagamaan.
Bahkan netralitas dan etika Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno juga dipertanyakan saat ia mengikuti acara makan bersama dan hadir di satu acara yang diselenggarakan salah satu paslon.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dianggap tumpul tajinya karena kerap melakukan pembiaran, bergeming untuk menangani pelanggaran-pelanggaran di kegiatan kampanye atau penertiban spanduk-spanduk bernuansa SARA yang masih terpampang di sana-sini.
NU, garda terdepan toleransi
Tidak semua negatif tentunya, acungan jempol bisa diberikan misalnya pada ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak henti-hentinya menyuarakan persatuan di dalam kerangka NKRI.
“Wajib bagi segenap warga negara menjaga NKRI – harta terbesar bangsa Indonesia – dari kerusakan tatanan. Sebaliknya, menjaga agama dari hal-hal yang merusak juga merupakan kewajiban, “ seru Wakil Rais Syuriah NU Jawa Timur KH Anwar Iskandar seusai istighozah kubro di di Stadion Delta Sidoarjo, Jatim (9/4).
KH Anwar di lain pihak juga mengingatkan aga para pemimpin bangsa menjalankan amanah dan menegakkan keadilan sebagai prinsip untuk mewujdukan kebajikan bersama.“Menjaga umat dari keterpurukan moral, wajib bagi seluruh pemimpin agama, bangsa dan negara, “ serunya.
Adalah hak warga negara menjatuhkan pilihan berdasarkan preferensi masing-masing, baik kesamaan agama, suku atau sisi primordial lainnya mau pun berdasarkan rekam jejak, kinerja atau program paslon. Yang penting, tidak saling menghujat dan menegasikan pilihan orang lain.
Namun mengingat nasib rakyat akan ditentukan oleh pemimpin untuk lima tahun ke depan, pilihan harus dilakukan dengan cermat berdasarkan kalkulasi nalar secara rasional.
Jika memilih paslon petahana, harus terbukti sosok yang amanah, jujur dan pekerja keras, dan jika memilih paslon non-petahana , lihat rekam jejaknya, juga programnya apa realistis, tidak sekedar jual “kecap” saat kampanye.
Paslon Nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot yang meraih 42,99 persen suara pada Pilkada putaran pertama, akan bertarung pada putaran kedua atau final melawan paslon Nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (39,95 persen). Sebelumnya paslon nomor 1, Agus Harimurti – Sylviana Murni tersisih, karena hanya mampu meraup 17,05 persen suara.
Walau pilihan ada di tangan anda, tidak salah kalau diingatkan lagi: “Cermat dan teliti sebelum mencoblos!”
