WAJAH Dimas Ibnu Alias, siswa Kelas VII SMPN Rembang, Jawa Tengah semringah, saat menerima sebuah ponsel pintar lengkap dengan kuota internet dan sepeda dari Wakil Bupati Rembang, Bayu Andrianto.
Bayu tergerak menemui Dimas di rumahnya, setelah TV swasta menayangkan siswa itu sedang berada di kelas sendirian, tidak bisa mengikuti program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) metode daring (on-line) karena ortunya tak mampu membelikan ponsel.
Saat ribuan siswa di berbagai wilayah kesulitan mengikuti PJJ daring akibat buruknya signal, juga tidak memiliki ponsel dan kuota internet serta didera segudang persoalan lain, Dimas sungguh beruntung, karena juga dijanjikan beasiswa.
Data dari BPS 2019 mengungkapkan, baru separuh lebih (53,06 persen) murid usia 15 sampai 24 tahun mengakses internet dan 23,5 persen memiliki komputer, sedangkan menurut survei Kemendikbud 3 – 8 April lalu, baru 30,6 persen murid SD mengikuti program PJJ.
Minimnya prasarana listrik dan jaringan internet menjadi kendala utama pelaksanaan PJJ daring terutama di wilayah terdepan, terluar dan terbelakang (3T), selain banyak ortu tak mampu membelikan anak-anaknya ponsel dan kuota internet.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua mengungkapkan, 14 kabupaten sama sekali tidak melaksanakan PJJ daring selama pandemi Covid-19 akibat minimya akses internet.
PJJ Daring Cuma Bisa di Kota Besar
PJJ praktis hanya bisa dilaksanakan di kota-kota besar sepertiJayapura dan Mimika, walau tidak semua ortu juga tak mampu menyediakan HP atau menyediakan kuota internet untuk anaknya, sehingga siswa-siswi diliburkan.
Dari Dobo, ibu kota Kab. Kep. Aru dengan 547 pulau dan 117 desa tersebar di 10 kecamatan, dilaporkan pula sulitnya pelaksanaan PJJ akibat lemahnya signal, banyak warga di bawah garis kemiskinan, tambah lagi nafkah mereka terimbas Covid-19.
Situasi serupa dialami anak didik di Pulau Seira, Kab. Kep. Tanimbar, sehingga setiap guru SD ditugaskan mendatangi rumah murid satu per satu, padahal ada yang lokasi rumahnya cukup jauh.
Kesulitan mengikuti PJJ, tidak hanya mendera warga di wilayah 3T, tetapi juga keluarga-keluarga pekerja serabutan non-formal di ibukota yang nafkahnya terimbas Covid-19.
“Boro-boro beli gawai dan kuota internet untuk anak, untuk makan saja susah, “ tutur Mi’an, pemulung yang tinggal di kawasan kumuh, Kampung Pulo, Manggarai, Jakarta Timur.
Ketua Forum Anak Jawa Tengah, Amelia A. Diansari menyebutkan, 20 sampai 25 persen siswa di Jawa Tengah tidak mengikuti PJJ, selain signal tidak ada/lemah, juga tidak punya HP dan uang untuk beli kuota.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan, banyak siswa mengalami tekanan psikologis hingga putus sekolah akibat bisa mengikuti PJJ. Kesulitan siswa ikut PJJ tercermin dari 246 pengaduan dari berbagai wilayah pada KPAI.
Ada anak didik di wilayah perbukitan yang harus menempuh puluhan Km untuk mencari signal atau wifi, ada anak pengemudi ojol yang harus menunggu ayahnya pulang kerja untuk bergantian pakai HP.
Ada pula keluarga dengan tiga anak masing-masing SD, SMP dan SMA yang harus bergantian menggunakan HP, ada murid yang terputus mengikuti PJJ karena ortu mereka tidak mampu lagi membelikan kuota.
Protes PJJ Daring Bermunculan
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) adalah salah satu yang mempotes PJJ dan menilai Mendikbud Nadiem Makarim gagal menyikapi persoalan pendidikan karena kebijakannya tidak “membumi” dan tidak berpihak pada waga miskin.
| Menurut Pergunu, Nadiem tidak paham kendala maua pun persoalan pendidikan karena tidaka terjun langsung menyaksikan kondisi lapangan, padahal pendidikan di Indonesia tidak bisa hanya berkaca dari Jakarta. |
Sementara Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menilai, pemberlakuan PJJ harus dibarengi kebijakan penyediaan perlengkapan penunjang, seperti gawai dan kuota internet bagi peserta didik yang tidak mampu.
PJJ hanya salah satu contoh tentang kebijakan di negeri ini yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana, juga ksiapan ketiga subyek pendidikan yakni guru, orang tua dan anak didik.
Listrik, jaringan internet tidak menunjang, ortu tidak semua mampu membelikan HP atau kuota internet untuk anaknya, banyak juga guru yang tidak diberikan kuota internet dan uang transpor untuk kunjungan ke murid, dan ketiga subyek masih banyak yang gaptek.
Karut-marut persoalan PJJ, tentu tidak bisa hanya dengan sekedar membelikan ponsel pada Dimas seperti ditunjukkan oleh wakil bupati Rembang, tapi secara komprehensif, karena masih ada puluhan ribu Dimas Dimas lain yang bingung dan bahkan putus asa akibat kebijakan PJJ.
PJJ daring, membuat perserta didik, orang tua murid dan para guru pusing tujuh keliling! Segera carikan solusinya atau tinjau ulang pak menteri!
