PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengakui, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih ada kekurangan sehingga sudah 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) ditutup.
“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. KIta sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” kata Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Presiden juga mempersilakan para anggota DPR hingga kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan MBG di daerahnya.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, program MBG jangan sampai pengelolaan program MBG dilakukan secara tidak benar. Lebih lanjut, ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari adalah perintah UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
Ia mengatakan, program MBG juga telah dinikmati oleh 62,4 juta penerima manfaat setiap hari.
“Angka ini termasuk 6,3 juta balita, dua juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari,” lanjutnya.
Pemerintah juga akan memberikan MBG kepada lansia yang hidup sendirian. “Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” tegasnya.
Sampai 20 Mei tercatat ada 28.685 SPPG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia, melayani 61.99 juta penduduk atau 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta orang terdiri dari peserta didik dan non-didik seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Pemerintah mulai awal 2026 mengalokasikan MBG sebesar Rp335 triliun, walau kemudian dipotong program efisiensi Rp67 triliun untuk pengadaan MBG Rp15.000 per porsi menu makanan, lengkap dengan buah-buahan dan susu.
Ironisnya, 37.693 pelajar dari 446 kejadian di 220 kabupaten sampai Mei 2026 mengalami keracunan akibat ulah SPPG yang akal-akalan mengejar laba sebesar-besarnya, dengan menggunakan bahan berkualitas rendah, mengurangi jumlah atau tidak sesuai dengan spek yang disebutkan dalam kontrak. Ada pula yag belum memiliki sertifikat kelaikan atau memiliki fasilitas limbah dapur.
Sangat tidak elok memang, jika niat mulia pemerintah meningkatkan gizi warga terutama anak-anak yang notabee generasi penerus dinodai oleh ulah para SPPG nakal. (ns)
