PM Inggris  Bujuk Presiden Trump Batalkan Caplok Greenland

Komando Pertahanan Antariksa Smerika Utara antara AS dan Kanada (NORAD) mengirimkan pesawat-pesawat intai dan tempur ke Greenland (19/1) (ilustrasi: youtube)

PM INGGRIS Keir Starmer berencana membujuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengurungkan niatnya mencaplok Greenland melalui jalur kerja sama dengan negara-negara sekutunya di  Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

The i Paper bersumber dari pemerintahan Inggris yang dilansir ANTARA (20/1)  dalam laporannya menyebutkan, Starmer akan berusaha meyakinkan Presiden Trump bahwa Eropa mampu melindungi Arktik.

Laporan itu mencatat bahwa Starmer dan para menteri kabinet senior juga melancarkan kampanye diplomatik dengan tokoh-tokoh penting AS.

Mereka mencoba membujuk Trump untuk menghentikan ancaman perang dagang dengan negara-negara Eropa yang tidak mendukung niatnya mengambil alih  Greenland.

Greenland adalah bagian wilayah Kerajaan Denmark, namun Trump berulang kali menyatakan bahwa pulau itu seharusnya menjadi bagian dari AS.

Otoritas Denmark dan Greenland memperingatkan Washington untuk tidak merebut pulau itu, dengan menyatakan bahwa mereka mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial mereka.

Sementara itu, pesawat-pesawat militer dari Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD) akan tiba di pangkalan militer AS di Greenland dalam waktu dekat.

NORAD menyebutkan, kehadiran pesawat-pesawat tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang sudah lama direncanakan dalam kerangka kerja sama pertahanan.

Sudah dikoordinasikan

Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Senin (19/1), aliansi  AS-Kanada ini menjelaskan bahwa misi tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas Denmark, dan juga dengan Ororitas Greenland.

Kendati tak merinci sifat kegiatan yang akan dilakukan di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, NORAD menegaskan bahwa operasi ini bagian dari kerja sama jangka panjang.

“Mereka akan mendukung kegiatan NORAD yang telah lama direncanakan, berdasarkan kerja sama pertahanan berkelanjutan AS, Kanada, serta Kerajaan Denmark,” demikian pernyataan resmi NORAD, dikutip AFP.

Disebutkan pula bahwa pesawat-pesawat tersebut akan beroperasi bersama armada lain dari pangkalan di wilayah daratan Amerika Serikat dan Kanada.

“NORAD secara rutin melakukan operasi berkelanjutan dan tersebar dalam pertahanan Amerika Utara,” lanjut pernyataan tersebut.

Randy Fine, anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik asal Florida, pekan lalu (12/1) lalu mengajukan UU untuk mencaplok Greenland sebagai negara bagian ke-51 AS.

Langkah ini muncul seiring pernyataan Presiden Trump yang mengancam akan merebut wilayah otonom Denmark itu dengan cara apa pun, baik dengan membelinya  maupun upaya paksa.

Trump menyatakan, AS harus menguasai Greenland karena wilayah itu dinilai penting bagi keamanan nasional, terutama karena potensi kekayaan mineral langka yang dimilikinya.

“Jika bukan kita yang mengambil alih Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya,” ujar Trump, dikutip dari kantor berita AFP.

Beri otoritas pada Trump

Sementara itu, Fine menyebutkan bahwa RUU yang diajukannya akan memberi kewenangan kepada Trump untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan guna mencaplok atau mengakuisisi Greenland.

RUU itu juga mengharuskan pemerintah mengirimkan laporan kepada Kongres yang merinci perubahan dalam hukum federal, guna memfasilitasi masuknya Greenland sebagai negara bagian AS.

“Greenland bukanlah pos terpencil yang bisa kita  abaikan—ini aset keamanan nasional yang vital,” kata Fine.

Namun, baik dari kubu Demokrat maupun Partai Republik, banyak pihak menolak wacana Trump. PM  Denmark Mette Frederiksen bahkan memperingatkan, aksi militer terhadap Greenland bakal berujung keluarnya Denmark dari NATO.

Sementara itu, Pemerintah Greenland dan NATO pada hari yang sama menyatakan komitmen mereka memperkuat pertahanan kawasan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kekhawatiran keamanan yang dilontarkan oleh Trump.

AS sejak lama memiliki kepentingan keamanan di Greenland. Setelah Nazi Jerman menduduki daratan Denmark selama Perang Dunia II, AS menginvasi Greenland, mendirikan pos militer dan radio di seluruh wilayah itu. Usai perang pun,  pasukan AS masih di Greenland.

Sejak saat itu, AS juga  mengoperasikan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule.

“Jika Rusia menembakkan rudal ke arah AS, rute terpendek untuk senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, profesor madya di Royal Danish Defence College.

“Itulah mengapa Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sangat penting bagi AS,” sambungnya.

China dan Rusia  

Menurut makalah Arctic Institute, China dan Rusia juga mulai membangun kemampuan militer Arktik dalam beberapa tahun terakhir.

Tak hanya itu, menurut Jacobsen, Trump kemungkinan juga tertarik pada potensi pertambangan di seluruh wilayah Greenland yang luas, terutama mineral tanah jarang di bagian selatan.

Dikutip dari USA Today, meskipun 80 persen wilayah Greenland tertutup es, zona bebas esnya membentang lebih dari 250.000 mil persegi.

Wilayah itu mengandung banyak cadangan mineral, termasuk lebih dari 30 bahan baku penting, menurut laporan dari Survei Geologi Denmark dan Greenland.

Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah grafit, tembaga, nikel, seng, tungsten, dan litium, mineral industri penting yang digunakan dalam produksi teknologi modern. Mineral-mineral ini sangat penting untuk peralihan ke energi berkelanjutan.

Ambisi besar Washington untuk memperluas cakrawala kedaulatannya kini telah mencapai titik didih, di mana Greendland  bukan lagi sekadar pulau es raksasa yang terpencil, melainkan bidak utama dalam papan catur geopolitik abad ke-21.

Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS secara terang-terangan meluncurkan upaya aneksasi yang paling berani dalam sejarah modern, memicu guncangan hebat di jantung Eropa sekaligus memaksa dunia untuk mendefinisikan ulang arti keamanan nasional dan integritas teritorial di kutub utara.

Sementara itu Presiden Donald Trump,  Senin (19/1) menegaskan bahwa AS akan membawa isu akuisisi Greenland ke meja perundingan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pekan ini.

Alasan utama yang dilontarkan Trump adalah ketidakmampuan Denmark dalam melindungi wilayah tersebut secara militer dan ekonomi.

“Kita harus memilikinya. Denmark adalah bangsa yang luar biasa, tapi mereka tidak mampu ke sana (Greenland) untuk melindunginya,” ujar Trump kepada wartawan di Florida dengan nada tegas namun diplomatis, dlansir al-Arabiya.

Keinginan Trump untuk menguasai Greenland bukanlah sebuah kejutan mendadak, melainkan akumulasi  rencana sistematis yang dimulai sejak periode pertama kepemimpinannya.

Kronologi ketegangan memuncak pada 2019 ketika Trump pertama kali melontarkan ide pembelian Greenland secara terbuka, yang saat itu ditanggapi dengan penolakan keras dan ejekan dari pemerintah Denmark yang menyebutnya sebagai lelucon “absurd”.

Namun, apa yang semula dianggap lelucon, bertransformasi menjadi strategi agresif setelah ia kembali terpilih menjadi Presiden AS.

Memasuki tahun 2025, Washington mulai meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Denmark melalui ancaman tarif perdagangan dan pengurangan dukungan keamanan di kawasan Baltik.

Trump menggunakan argumen bahwa mencairnya es di kutub telah membuka rute pelayaran baru yang sangat rentan terhadap infiltrasi Rusia dan China.

Amerika Serikat memandang bahwa membiarkan Greenland tetap di bawah kedaulatan Denmark yang “lemah” adalah risiko keamanan yang tidak dapat diterima bagi kepentingan NATO dan keamanan Amerika Utara.

Pada akhir 2025, situasi semakin memanas ketika AS secara sepihak memperluas pangkalan militer Thule di Greenland tanpa koordinasi penuh dengan Kopenhagen.

Langkah ini diikuti tawaran “paket kompensasi” bernilai miliaran dolar AS, ditujukan langsung kepada pemerintah otonom Greenland – sebuah upaya nyata untuk memicu keretakan antara Nuuk dan Kopenhagen.

Washington mencoba membujuk rakyat Greenland bahwa kemerdekaan mereka dari Denmark hanya bisa terjamin jika mereka berada di bawah perlindungan ekonomi AS.

Puncaknya terjadi di awal Januari 2026, ketika Trump secara resmi menyatakan bahwa Greenland masuk dalam status “kepentingan vital keamanan nasional AS” yang tidak bisa ditawar.

Denmark yang terjepit dalam dilema ekonomi dan militer, mulai menghadapi tekanan dari beberapa sekutu Eropa yang khawatir akan pembalasan ekonomi Amerika jika mereka terlalu keras menentang.

Percaya diri

Trump sendiri mengeklaim bahwa para pemimpin Eropa tidak akan “terlalu menentang” rencananya mencaplok Grenland  karena menyadari keuntungan stabilitas yang ditawarkan AS.

Pada Selasa (20/1), Trump mengeklaim telah melakukan percakapan telepon yang “sangat baik” dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menegaskan bahwa Greenland adalah kunci bagi keamanan dunia dan menyatakan “tidak ada jalan untuk mundur.”

Ia pun menyetujui pertemuan berbagai pihak di Davos guna meresmikan langkah-langkah akuisisi teknis wilayah tersebut, meskipun ia masih merahasiakan siapa saja aktor internasional yang akan terlibat dalam diskusi meja bundar tersebut.

Kini, dunia menantikan babak selanjutnya di pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Bagi Trump, akuisisi Greenland adalah misi yang harus segera diselesaikan demi mengamankan cadangan mineral kritis dan posisi strategis di Arktik.

Meskipun memicu gelombang protes int’l , Trump tetap bergeming dengan satu pesan kuat: Kedaulatan atas Grendland harus berpindah tangan ke AS demi apa yang ia sebut sebagai keamanan dunia – ambisi yang membawa hubungan Trans-Atlantik di  ambang perpecahan paling dalam sepanjang sejarah.

Aksi cowboy-cowboyan Trump adalah keniscayaan di era now, dan dengan hegemoni militer yang dimiliki AS agaknya ia sementara ini leluasa mewujudkan apa pun kehendaknya. (AFP/al-Arabbia The i Paper)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here