SINGGASANA kekuasaan di negara gajah putih Thailand rawan digoyang, salah satu buktinya, PM Patongtarn Shinawatra diskors hanya gegara bertelponan dengan mantan PM negara tetangga, Kamboja, Hun Sen.
Paetongtarn dilaporkan AFP diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/7) sembari menunggu hasil penyelidikan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Pasalnya, pembicaraan telpon itu dengan orang kuat dan mantan PM Kamboja itu dilakukan di tengah perselisihan mengenai perbatasan antara kedua negara bertetangga itu.
Skorsing terhadap Patongtarn mengeskalasi gunjng-ganjing panggung politik di Thailand di tengah pergolakan internal dan perubahan cepat terkait isu susunan kabinet.
Tiga hari sebelum keputusan MK diumumkan, kabinet Thailand telah mengalami perombakan besar. Raja Thailand menyetujui reshuffle tersebut menyusul hengkangnya partai koalisi utama pemerintah.
Awalnya, Menteri Transportasi sekaligus Wakil PM Suriya Jungrungreangkit dari Partai Pheu Thai, digadang gadang bakal menjabat pelaksana tugas PM, namun beberapa jam sebelum keputusan MK diumumkan, nama lain mencuat sebagai calon pengganti sementara.
Berdasarkan analisis politik , Phumtham Wechayachai yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan, akan dilantik, Kamis (3/7) sebagai Mendagri sekaligus tetap menjabat Wakil PM.
Ia juga disebut-sebut bakal menjalankan peran sebagai pelaksana tugas perdana menteri, menjadikannya figur ketiga yang mengisi posisi tersebut dalam waktu tiga hari.
Meski pamornya memudar, pengaruh Thaksin dinilai belum sepenuhnya luntur di panggung kekuasaan di belakang puterinya, Paetongtarn yang dikenal dengan panggilan Ung Ing.
Sosok ketiga klan Shinawatra
Parlemen Thailand pada 16 Agustus menunjuk putri miliarder Thaksin Shinawatra yang berusia 37 tahun itu sebagai PM, menjadikannya anggota ketiga klan Shinawatra yang berpengaruh di Thailand setelah ayah dan bibinya memegang jabatan tertinggi negara.
Hingga kini, belum ada tenggat waktu yang ditentukan untuk proses penyelidikan etik oleh MK , namun jika terbukti bersalah, Paetongtarn bisa dicopot permanen dari jabatannya sebagai PM.
Dalam perombakan kabinet yang telah disahkan, Paetongtarn mengangkat dirinya sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang tetap menempatkannya di lingkar kekuasaan meski dalam posisi lemah.
Kendati Pheu Thai masih memegang mayoritas kursi di parlemen, kekuatan politik mereka dinilai rapuh. Hal ini membuat kemungkinan pemilu dini menjadi kecil, tetapi membuka ruang bagi konflik internal koalisi.
“Penangguhan ini menjerumuskan Paetongtarn ke dalam ketidakpastian politik yang berkepanjangan,” ujar analis politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak, kepada AFP.
Thailand akan memiliki pemerintahan yang tidak memiliki arah dengan kebijakan yang lamban dan arah yang tidak jelas ke depannya.
Dengan cengkeraman kekuasaan partai Pheu Thai yang lemah, pertikaian dan pertengkaran internal kemungkinan akan menjadi ciri pemerintahan koalisi,” lanjutnya.
Kasus yang menjerat Paetongtarn bermula dari dugaan pelanggaran etik dalam komunikasi diplomatik dengan pihak Kamboja.
Anggota parlemen dari kubu konservatif menudingnya gagal memenuhi standar integritas saat menghubungi mantan PM Kamboja, Hun Sen.
Dalam pembicaraan tersebut, Paetongtarn menyapa Hun Sen dengan sebutan “paman” dan menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai “lawan”.
Sebaliknya, menanggapi keputusan skorsing tersebut, Paetongtarn menyatakan akan bekerja sama dengan pihak penyelidik.
“Saya akan berusaha sebaik mungkin menjelaskan niat saya untuk sealu melakukan yang terbaik bagi negara, ” ujarnya.
“Demi rakyat, demi negara!”, diksi klise yang acap dikumandangkan oleh pejabat lancung sekali pun (AFP/ns)
