Ditemani gemericik suara aliran Sungai Ciliwung, malam itu segerombol pemuda terlihat meriung dalam satu lapak. Tak sedikit juga anak-anak yang berebut menempati posisi terdepan supaya dapat melihat fly screen dengan jelas. Mereka ingin menyaksikan pemutaran perdana film dokumenter Jakarta Unfair yang diproduksi Watch Doc. Suasananya sangat dramatis karena diputar di lahan bekas gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan 28 Oktober lalu.
Film berdurasi 53 menit itu menceritakan pelbagai kisah penggusuran yang terjadi di seputar Jakarta yang berdampak signifikan terhadap proses pemiskinan warga. Duha Ramadhani (21) sutradara Jakarta Unfair mengatakan, film buatannya sengaja mengambil angle dari sudut pandang warga yang tergusur karena selama ini menurutya media massa hanya mengangkat penggusuran dari perspektif negara.
“Karena di media arus utama yang di kuasai 12 pengusaha melihat penggusuran sebagai sesuatu yang normal, karena media itu hanya menampilkan prespektif dari sudut pandang negara dan aparat bahkan pengembang. Padahal bagi saya ada pengaburan makna, bahkan justru warga yang tergusur ini disebut sebagai pelaku penyalahgunaan lahan,” urai Duha kepada SwaraCinta.
Ia menambahkan, bahkan, warga kerap diposisikan sebagai pihak yang salah. Oleh karenanya wajar mereka digusur dan diusir. Mereka dianggap residu dan penghambat pembangunan. “Bagi saya penggusuran itu tidak hanya tempat tinggal, tapi juga ada pendidikan, rasa nyaman dan pekerjaan yang terenggut,” ucap pria yang masih duduk di semester 7 jurusan kriminolog Universitas Indonesia itu.
Duha menegaskan kemiskinan semakin jelas terjadi pasca penggusuran. Dari hasil observasinya di sejumlah wilayah tergusur seperti Bukit Duri, Pasar Ikan, kolong tol Kali Jodo, Rusun Rawa Bebek, Marunda dan Rusun Kapuk Muara tak sedikit rumah tangga yang dahulu lumayan mapan namun kini terbelit masalah kesejahteraan.
“Sebelumnya mereka para korban meski tidak sekolah tapi bisa bekerja secara non formal dan menghasilkan uang. Tetapi setelah pemerintah melakukan relokasi ke Rusun mereka tidak bisa bekerja karena lingkungan yang berbeda. Kalau di Bukit Duri mereka bisa melakukan usaha rumah potong ayam, tapi apakah usaha itu bisa dilakukan juga di Rusun,” pungkas Duha bernada tinggi.
Dampak pemiskinan itu dirasakan nyata oleh Hilda Yani (32) mantan warga Bukit Duri yang kini tinggal di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sejak rumahnya di Bukit Duri rata dengan tanah hidup yang dirasakan Hilda menjadi begitu berat. Ibu 3 anak itu mesti memulai kehidupannya kembali dari nol. Sebelum rumahnya tergusur Hilda bekerja serabutan, ia kerap menjadi buruh cuci dan tak jarang juga menjadi pembantu rumah tangga yang dibayar per hari Rp 15 ribu – Rp 30 ribu. Meski penghasilannya tak menentu namun ia mengaku kebutuhannya sedikit banyak tercukupi.
Namun kini kondisi perekonomian yang dialami Hilda semakin memprihatinkan, guna menutup kebutuhan hidup Hilda berdagang ayam bakar dengan membuka lapak kecil-kecilan di bantaran Sungai Ciliwung. Pendapatannya tak seberapa, setelah dipotong untuk modal dalam perhari Hilda hanya mampu membawa pulang uang Rp 30 ribu. Kendati dari segi pendapatan tak jauh berbeda namun masih tak sebanding dengan pengeluaran, terlebih anak bungsu Hilda yang berusia 4 bulan masih membutuhkan asupan susu formula.
Ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang mengalami nasib seperti Hilda. Mereka terdampak pemiskinan secara sistemik. Tak ayal, penurunan angka kemiskinan sangat lambat dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta atau 10,86%. Angka ini hanya turun 0,47 persen disbanding September tahun sebelumnya.
Dikatakan Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari INDEF, melihat kemiskinan jangan dilihat dari angka statistik penambahan atau pengurangan saja, tapi juga dua fakatornya, yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Kalau indeks kedalaman itu membandingkan antara ketimpangan di antara orang miskin. Jadi orang miskin yang berada di paling bawah garis kemiskinan diukur dengan orang miskin yang berada persis di batas garis kemiskinan atas. Ternyata makin dalam. Begitu juga dengan keparahannya, hasilnya tak jauh berbeda,” urainya.
Berbicara kemiskinan juga menyangkut ketimpangan, ketimpangan berdampak terhadap penurunan pendapatan. Pada tahun 1996 gini rasio Indonesia 0,35, sekarang 2016 angkanya mencapai 0,4. Artinya meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi angkanya masih sangat tinggi.
Kondisi ekonomi Indonesia dan dunia yang belum stabil juga sangat dirasakan dampaknya oleh warga miskin. Pada pendapatan orang terkaya di Indonesia yang jumlahnya 10 % justru meningkat, sedangkan 40 % yang paling bawah ini justru mengalami penurunan pendapatan. “Ini pelemahan ekonomi atau gejala krisis. Lebih banyak berdampak pada masyarakat menengah bawah,” tambahnya.
Lokasi masyarakat yang terdampak paling besar adalah di pedesaan. Karena memang sejak tahun 1998 terjadi arus urbanisasi, itu membuktikan tidak ada lapangan kerja di sana dan di desa sampai saat ini tidak ada pusat pertumbuhan baru.
Data terakhir BPS Juli 2016 lalu menyebutkan, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen. Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menurun—dari 102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016—maka wajar jika persentase kemiskinan di perdesaan meningkat, karena usaha pertanian menurun.
Untuk Indonesia bagian timur, bahkan ada daerah dengan tingkat kemiskinannya di atas 20%. Kemiskinan itu terjadi karena ada pelemahan terhadap harga komoditas seperti karet dan kelapa sawit, dampaknya kemiskinan naik. Jika diukur secara nasional terjadi penurunan pertumbuhan.
Tahun 2017 mendatang, ketidakpastian ekonomi masih berlangsung. Dikatakan Bhima, Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor global dan terpilihnya Trump sebagai Presiden AS. Ini cukup mempengaruhi peta perdagangan dunia dan Indonesia yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Kalau ditilik lebih jauh ketidakpastian ekonomi di tahun 2017 akan mempengaruhi angka kemiskinan. “Jadi di tahun 2016 ini bukan puncaknya dari kemiskinan tetapi semuanya akan mulai terlihat di tahun 2017 dan semakin jelas di 2018. Saat ini kondisi ekonomi masih tak pasti,” tukasnya.
