spot_img

Prancis Perlakukan Minoritas Muslim seperti Musuh Publik

PARIS (KBK) – Polisi Prancis telah menggerebek ratusan rumah, restoran dan masjid selama dua bulan ini sejak serangan mematikan 13 November 2015 lalu, di Ibukota Prancis, Paris, ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan yang menewaskan 130 orang itu.

Masalahnya saat ini, bukan pada siapa yang bertanggungjawab atas serangan itu, tapi pada siapa yang menjadi korban dari efek serangan. Lihat saja perlakuan Polisi Prancis dan warga Prancis pada warga minoritas muslim di sana.

Berpayung dengan situasi darurat hingga 26 Pebruasi 2016, yang diumumkan Presiden Prancis Francois Hollande, pihak keamanan Prancis dapat seenaknya melakukan razia dan menahan orang yang dicurigai.

Situasi darurat itu membuat Prancis kembali ke  konvensi tahun 1955, yang memberikan kekuatan penuh pada pihak keamanan untuk untuk beroperasi hampir bebas dari pengawasan yudisial.

Pihak keamanan bisa saja menempatkan orang yang dikehendakinya dalam tahanan rumah, dengan alasan mereka dapat membahayakan keamanan nasional.

Pihak berwenang juga dapat melakukan penggerebekan tanpa ada surat perintah dan bisa saja mentargetkan properti komersial dan residensial di mana mereka berpikir informasi tentang terorisme dapat ditemukan.

Yasser Louati, Juru Bicara  The Collective Against Islamophobia di Prancis telah mengingatkan, bahwa sejak serangan Paris November 2015 itu, kelompok minoritas Muslim di Prancis diperlakukan seperti musuh publik.

Sampai saat ini, menurut data dari pemerintah Prancis, pemerintah telah melakukan lebih dari 2.700 penggeledahan rumah dan 360 penangkapan muslim di rumahnya. Secara keseluruhan sudah 1.000 orang ditangkap hingga saat ini dan 51 orang yang dipenjara, sebagian besar terkait dengan senjata ilegal atau obat-obatan.

Mereka yang di bawah tahanan rumah harus tetap di rumah mereka, setelah matahari terbenam dan tinggal dalam area tertentu di siang hari. Mereka juga harus melaporkan ke polisi tiga kali sehari dan mungkin harus memakai gelang elektronik.

Karena itu, Kelompok Muslim mulai mengajukan pemerintah Prancis ke ke pengadilan, karena memberlakukan Muslim dengan tindakan ilegal atas nama “pencegahan teror”.

Seperti dikutip KBK dari Al Jazeera, Kamis (7/1/2016), sekitar 20 pengaduan telah dilayangkan ke Pengadilan di Prancis sejak diumumkan keadaan darurat. Pada bulan Desember, sekitar 100 organisasi – termasuk Liga Hak Asasi Manusia di Prancis – menuntut agar pemerintah mencabut keadaan darurat tersebut.

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles