PRESIDEN China Xi Jinping memecat sembilan petinggi militer dari Partai Komunis, dua di antaranya perwira tinggi Tentara Pembebasan China (PLA) atas tuduhan korupsi.
Kedua jenderal yang dipecat tersebut, demikian dilaporkan CNN Indonesia, Senin (20/10) yakni Jenderal He Weidong dan Laksamana Hua Miao.
“Pelanggaran yang mereka lakukan sangat serius dan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, dilansir Reuters.
Pemecatan He Weidong adalah kali pertama terhadap seorang jenderal yang masih menjabat aktif di Komisi Militer Pusat sejak Revolusi Kebudayaan 1966-1976. He tak muncul di hadapan publik sejak Maret lalu.
Sementara itu Miao Hua sebelumnya dipecat dari Komisi Militer Pusat pada Juni, setelah diselidiki atas pelanggaran disiplin serius sejak November 2024 lalu.
Pejabat lain yang dipecat antara lain eks pejabat senior di Departemen Pekerjaan Politik He Hongjun, Wang Xiubin dari Pusat Komando Operasi Gabungan Militer Pusat, mantan komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang, dan dua mantan komisaris politik di Angkatan Dara dan Angkatan Laut PLA.
Para pengamat mengatakan bahwa banyak dari pejabat ini telah menghilang dari pandangan publik selama beberapa bulan.
Menjelang sidang PKC
Pengumuman pemecatan sederet jenderal ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) akan menggelar Sidang Pleno Keempat di Beijing.
“Xi memang sedang membersihkan internal. Pemberhentian resmi He dan Miao berarti ia akan menunjuk anggota baru Komite Militer Pusat di Sidang Pleno,” kata peneliti di Global China Hub di Atlantic Council, Wen Ti Sung.
Pemberantasan korupsi digencarkan sejak pemerintahan PM Zhu Rongzi (1998 – 2003) yang mengantarkan negara tirai bambu itu menjadi raksasa militer dan ekonomi menjaid saingan utama Amerika Serikat.
“Siapkan 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, satu sisanya untuk saya jika juga melakukan korupsi, “ ujarnya saat itu.
Hal itu berbandin terbalik dengan situasi di negeri ini, dimana pemberantasan korupsi secara sistematis dimulai debutnya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002, namun kemudian direvisi dengan UU yang sejumlah pasalnya melemahkan intitusi antirasuah itu.
Praktek korupsi makin marak dan jumlah kerugian negara juga sangat fantastis. Contohnya a.l korupsi pengelolaan minyak mentah oleh Pertamina dari 2018 – 2023 yang merugikan negara Rp285 triliun.
Praktek pertambangan ilegal PT Timah Rp300 triliun dan penambangan emas slegal oleh WNA China di Kalimantan yag merugikan negara Rp967,7 triliun dan kemungkinan masih banyak kasus lainya bernilai fantastis yang belum terungkap. (Reuters/CNN Indonesia/Kompas.com)
