Jakarta, KBKNews.id – Nama Sudewo mendadak menjadi perbincangan nasional. Baru kurang dari satu tahun menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, karier politiknya justru memasuki fase paling genting.
Ia diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dugaan semenatra yakni berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Peristiwa ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap Sudewo. Ini karena sebelumnya, dia juga menuai kritik keras akibat kebijakan fiskal kontroversial.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Sudewo dan bagaimana perjalanan hidup serta karier politiknya?
Latar Belakang Pendidikan dan Karier Awal
Sudewo lahir di Kabupaten Pati pada 11 Oktober 1968. Ia tumbuh dengan latar belakang pendidikan teknik yang kuat. Gelar Sarjana Teknik Sipil diraihnya dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, sebelum melanjutkan pendidikan magister di Universitas Diponegoro (Undip) dan menyelesaikan studi S2 pada 2001.
Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo mengawali karier sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Ia pernah bertugas di wilayah Jawa Timur dan Bali, serta memiliki pengalaman panjang di sektor konstruksi dan infrastruktur. Rekam jejak teknokrat inilah yang kemudian menjadi modal utama saat ia masuk ke panggung politik.
Menapaki Dunia Politik Nasional
Langkah Sudewo di dunia politik dimulai pada awal 2000-an. Ia sempat mencoba maju dalam kontestasi Pilkada Karanganyar pada 2002, namun belum berhasil. Kegagalan tersebut tidak membuatnya mundur.
Ia kemudian aktif di Partai Gerindra dan perlahan membangun pengaruh. Pada 2019, Sudewo dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Ia juga tercatat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024.
Kedekatannya dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Presiden RI, semakin menguatkan posisi politik Sudewo di tingkat nasional.
Dilantik sebagai Bupati Pati
Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati bersama Wakilnya, Risma Ardhi Chandra. Dengan latar belakang teknik dan pengalaman legislatif, publik Pati menaruh harapan besar pada kepemimpinannya, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun, harapan tersebut tak sepenuhnya berjalan mulus.
Kontroversi Kenaikan Pajak yang Memicu Gejolak
Belum genap setahun menjabat, Sudewo diterpa gelombang protes besar-besaran. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu kemarahan warga.
Demonstrasi pecah di berbagai titik dan bahkan sempat berujung ricuh pada 5 Agustus 2025. Tekanan publik yang masif akhirnya memaksa Pemerintah Kabupaten Pati membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif PBB ke level tahun 2024.
Tak lama setelahnya, Sudewo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pati atas kegaduhan yang terjadi.
Terjaring OTT KPK dan Dugaan Jual Beli Jabatan
Ujian terberat Sudewo datang pada awal 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapnya dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin, 19 Januari 2026. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).
Dalam kasus ini, KPK menduga adanya peran perantara di tingkat kecamatan yang mengindikasikan praktik korupsi berlangsung secara sistematis. Saat ini, Sudewo menjalani pemeriksaan intensif, dan publik menanti hasil gelar perkara yang akan menentukan status hukumnya.
Dari Janji Infrastruktur ke Krisis Kepercayaan
Ironisnya, penangkapan ini terjadi ketika Sudewo tengah berupaya memulihkan citra kepemimpinannya pasca-kontroversi pajak. Alih-alih fokus menuntaskan agenda pembangunan, ia kini harus menghadapi proses hukum yang berpotensi mengakhiri karier politiknya lebih cepat dari rencana.
