JAKARTA, KBKNEWS.id – Gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” kembali mengguncang berbagai kota di Amerika Serikat pada Sabtu (29/3), menandai aksi ketiga yang sebelumnya telah diikuti jutaan demonstran.
Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, termasuk perang di Iran, penegakan imigrasi federal, serta meningkatnya biaya hidup.
Aksi berlangsung serentak di kota-kota besar seperti New York, Washington DC, dan Los Angeles. Di ibu kota, ribuan orang memadati National Mall hingga Lincoln Memorial, sementara di New York, Times Square dipenuhi massa hingga polisi menutup sejumlah ruas jalan.
Para demonstran membawa berbagai spanduk bernada kritik, bahkan menampilkan replika tokoh-tokoh pemerintahan seperti Trump dan Wakil Presiden JD Vance. Dalam aksi tersebut, massa juga menyerukan agar Trump mundur dari jabatannya serta menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai merugikan publik.
Salah satu titik utama aksi berada di Minnesota, dipicu kemarahan publik atas tewasnya dua warga sipil dalam operasi agen imigrasi pada Januari lalu.
Ribuan orang berkumpul di depan gedung Capitol negara bagian, dengan sejumlah tokoh politik Partai Demokrat turut hadir. Musisi Bruce Springsteen juga tampil membawakan lagu protes bertema anti-penegakan imigrasi.
Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, sejumlah insiden tetap terjadi. Di Los Angeles, aparat menangkap beberapa orang setelah bentrokan dengan petugas federal, termasuk dugaan pelemparan benda keras ke arah aparat.
Polisi juga melakukan pembubaran massa menggunakan metode non-mematikan setelah peringatan diabaikan.
Aksi serupa juga dilaporkan di kota-kota lain seperti Dallas, Chicago, hingga wilayah kecil seperti Shelbyville, Kentucky. Bahkan, warga Amerika di luar negeri ikut menggelar demonstrasi di kota-kota seperti Paris, London, dan Lisbon.
Pemerintah AS melalui juru bicara Gedung Putih menanggapi aksi ini dengan sinis, menyebutnya sebagai “sesi terapi kebencian terhadap Trump”.
Sementara itu, Trump menegaskan bahwa kebijakannya diperlukan untuk memulihkan negara dan menolak tudingan bahwa dirinya bertindak seperti seorang diktator.
Namun, para pengkritik menilai langkah-langkah pemerintahan Trump, termasuk perluasan kekuasaan presiden dan penggunaan Garda Nasional, berpotensi melanggar konstitusi serta mengancam demokrasi di Amerika Serikat.
, menandai aksi ketiga yang sebelumnya){kind=link}