JAKARTA, KBKNews.id – Selama enam hari pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mencatat adanya sekitar 50 peserta yang terlibat dalam praktik kecurangan, termasuk 10 orang joki.
Hal ini diungkapkan Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025, Eduart Wolok, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Menurut Eduart, berbagai metode kecurangan digunakan oleh peserta, seperti menyembunyikan kamera di kacamata, menggunakan mikrofon serta pengeras suara di alat bantu dengar, hingga memanfaatkan perangkat lunak seperti perekam layar dan remote desktop yang dikendalikan dari jarak jauh.
Beberapa di antaranya bahkan menggunakan sistem proxy untuk menghubungkan komputer mereka ke jaringan luar.
Eduart menjelaskan bahwa berbagai modus kecurangan digunakan, mulai dari penggunaan alat bantu seperti kamera tersembunyi di kacamata, mikrofon dan pengeras suara di alat bantu dengar, hingga penggunaan aplikasi perekam layar dan pengendali jarak jauh (remote desktop) di komputer peserta. Modus remote desktop ini juga melibatkan penggunaan proxy agar komputer peserta bisa tersambung ke jaringan luar.
Meski panitia UTBK telah berusaha mengantisipasi dengan memanfaatkan alat pemindai logam (metal detector), teknologi yang dipakai para pelaku kecurangan semakin canggih, sehingga beberapa masih berhasil menyusupkan alat
“Tentu di poin ini bisa saja terindikasi sudah ada di lokasi UTBK yang kita temukan ada keterlibatan orang dalam,” ujarnya, dilansir dari Antara.
Lebih lanjut, Eduart menyebutkan bahwa ada peserta yang dibekali alat komunikasi untuk menerima jawaban dari luar.
“Jadi, pesertanya sedang ada dalam ruang ujian. Kemudian dipasangkan alat di badan peserta sebagai receiver dan juga transmitter untuk komunikasi transfer jawaban. Jadi, si peserta ini tetap mengoperasikan PC-nya dengan jawaban yang dikirim dari luar,” ujarnya.
Selain itu, ditemukan pula kasus joki, di mana seseorang menggantikan peserta asli untuk mengikuti ujian. Modus ini melibatkan pemalsuan identitas, seperti foto, surat keterangan siswa kelas XII, dan ijazah.
“Ini yang menarik, jaringan perjokian lintas provinsi. Jadi bisa saja kasus didapatkan (di salah satu lokasi UTBK), setelah dilacak, komunikasi yang terbangun itu dari kota ini, kota ini, dan kota ini,” ucap Eduart.
Eduart menyayangkan terjadinya praktik semacam ini, karena UTBK dilaksanakan berdasarkan prinsip kepercayaan dan integritas peserta dalam mengakses pendidikan tinggi.
Ia memastikan bahwa panitia di berbagai lokasi telah bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini, meskipun sanksi yang akan dijatuhkan masih dalam pembahasan.
Ia mengimbau seluruh peserta dan wali agar mengikuti proses SNPMB 2025 secara jujur dan menjunjung tinggi integritas, demi menjaga kemurnian proses seleksi.
“Andaikan semua peserta itu sepakat untuk menggunakan cara-cara yang jujur dan berintegritas kan tidak perlu lah hal-hal seperti ini,” tutur Eduart.
Dugaan Keterlibatan Lembaga Bimbel dalam Kecurangan UTBK
Panitia juga mencurigai keterlibatan salah satu lembaga bimbingan belajar (bimbel) dalam praktik kecurangan UTBK.
“(Dicurigai) Keterlibatan ada salah satu lembaga pembinaan belajar di Yogyakarta yang memobilisasi peserta,” katanya.
Eduart menyebut adanya ribuan peserta dengan data yang mencurigakan, di mana peserta berasal dari lokasi yang berjauhan antara domisili, asal sekolah, kampus tujuan, dan lokasi ujian.
Salah satunya adalah peserta lulusan SMA di Semarang yang memilih UI dan UGM, namun mengikuti UTBK di Medan.
“Apakah ini salah? Tidak salah, selama memang bisa dibuktikan, tidak salah. Contoh, di Gorontalo ada yang seperti ini. Setelah kami telusuri, ternyata yang bersangkutan itu lulusan dari pondok pesantren yang ada di Jawa. Kemudian, memang setelah lulus ada satu tahun itu wajib untuk mengabdi. Nah, dia mengambil pengabdian itu di Gorontalo, mengajar di Gorontalo, sehingga dia daftar di Gorontalo dan ujian di Gorontalo meskipun pilihannya ada di Jawa,” katanya.
Meski pola seperti ini tidak otomatis dianggap salah, Eduart menekankan bahwa pihaknya tetap melakukan verifikasi lebih lanjut. Sebab, di beberapa kasus, peserta dengan data anomali tersebut tidak hadir saat ujian, dan komputer yang seharusnya mereka pakai justru mengalami gangguan.
“Ada keterlibatan jaringan yang memanfaatkan UTBK untuk kepentingan bisnis tertentu dan sebagainya. Ini disinyalir, sekali lagi ini dugaan, karena itu bukan bagian kami untuk memutuskan itu,” katanya.
Ia menduga jaringan tertentu memanfaatkan UTBK untuk tujuan bisnis, dan mencatat bahwa ada bimbel yang tetap mengadakan pelatihan hingga 5 Mei 2025, padahal UTBK berakhir 3 Mei.
“Padahal, lazimnya kalau dulu kita bimbel yang benar itu satu minggu menjelang pelaksanaan UTBK kan selesai,” ujarnya.
Eduart juga menyoroti bimbel yang menjanjikan kelulusan 100 persen, padahal UTBK menekankan pada kemampuan skolastik dan penalaran peserta.
SNPMB saat ini sedang melakukan investigasi bersama aparat penegak hukum untuk memastikan apakah kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum demi menimbulkan efek jera.
