JAKARTA – (KBKNEWS) – 5/9 – TIM penyidik pemerintah Amerika Serikat mewajibkan 50-an perwira dan pejabat sipil Staf Gabungan militer AS menjalani tes poligraf (lie detector) guna mengusut kebocoran informasi terkait menipisnya stok amunisi AS akibat perang Iran.
Penggunaan lie detector (pendeteksi kebohongan) di lingkup jajaran pimpinan tertinggi militer AS ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Pentagon.
Selain untuk mengidentifikasi pembocor informasi rahasia, langkah ini dipandang sebagai upaya intimidasi terbuka untuk menekan potensi kebocoran data personel di masa mendatang.
“Mengamankan informasi rahasia sangat penting untuk memastikan keselamatan AS dan pasukan kita yang ditempatkan di seluruh dunia,” kata Jubir Pentagon, Sean Parnell, dikutip dari New York Times, Jumat (4/9).
“Departemen tidak berkomentar tentang masalah internal personel atau investigasi, tetapi menanggapi semua kebocoran informasi rahasia keamanan nasional dengan sangat serius dan melakukan investigasi yang sesuai,” sambungnya.
Penyelidikan ini mengemuka di tengah kecurigaan dan paranoia mendalam di lingkungan Pentagon di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Sejak mengemban jabatan, Hegseth dilaporkan telah memblokir promosi atau memecat sedikitnya 80 perwira tinggi militer, hingga membatasi akses peliputan jurnalis di Gedung Pentagon.
Bahkan, ia memecat pemimpin redaksi media Stars and Stripes usai pemberitaan mengenai kondisi operasional kapal induk USS Abraham Lincoln.
Banyak pihak menilai, penggunaan pemeriksaan poligraf massal terhadap puluhan jenderal dan pejabat senior Staf Gabungan melampaui batasan wewenang lazim yang pernah diterapkan di Departemen Pertahanan AS.
“Saya belum pernah melihat poligraf digunakan secara luas atau pada tingkat senioritas seperti ini. Menurut pengalaman saya, ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Donald J Guter, mantan Jaksa Agung AL AS periode 2000–2002.
Gelombang penolakan
Meskipun Presiden Donald Trump secara terbuka mengecam kebocoran data tersebut, gelombang penolakan dan kritik keras justru mulai berdatangan dari jajaran politisi Partai Republik di parlemen.
Gaya manajemen Hegseth yang dianggap destruktif dan sering kali memicu kontroversi, dinilai mengancam stabilitas manajemen pertahanan nasional serta kesiapan tempur personel militer AS di lapangan.
“Saya belum pernah menyaksikan manajemen yang lebih tidak becus terhadap para pria dan wanita pemberani yang melayani negara kita,” ujar Senator dari Partai Republik Thom Tillis.
“Dia merasa terintimidasi oleh kompetensi dan malah memicu perang budaya daripada dengan serius memperhatikan pekerjaan penting pertahanan nasional kita, serta kesehatan dan kesejahteraan pasukan tempur kita,” tambahnya.
Tillis juga mendesak Trump untuk mengevaluasi posisi Hegseth. (the New York Times/kompas.com/ns)
