PAPUA – Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga, yang terdiri sejumlah aktivis LSM, pendeta dan tokoh masyarakat mendesak diadakannya genjatan senjata di Nduga, Papua.
“Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan opsi penarikan pasukan. Dengan begitu para pengungsi bisa diminta untuk kembali ke kampungnya, dan keadaan dapat dipulihkan dengan segera. Salah satu pihak harus mundur, OPM atau TNI harus mundur, gencatan senjata,” tegas Theo Hasegem, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua.
Hingga kini menurutnya tercatat puluhan ribu warga masih mengungsi dan sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah dan puskesmas pembantu dirusak atau dibakar. Kondisi ini membuat warga Nduga tidak dapat mengakses layanan sosial, terutama pendidikan.
Kementerian Sosial sendiri pekan lalu memberikan bantuan bagi pengungsi konflik Nduga. Namun, pengungsi justru menolak kedatangan bantuan itu karena pemerintah menggunakan militer dalam pembagian bantuan.
Para aktivis menyarankan, penyaluran bantuan sebaiknya melalui pemerintah daerah atau lebih baik lagi mengajak pihak gereja, yang dianggap lebih netral oleh warga setempat.
Pemerintah Kabupaten Nduga mengungkapkan, lebih dari 3.300 siswa tidak bisa bersekolah sejak konflik terjadi. Banyak guru a ketakutan dan tidak berani mengajar. Akibat konflik itu, 17 sekolah dasar, empat SMP dan sebuah SMA tutup di Nduga
