“LAIN ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,” ungkap pepatah lawas, lain negeri lain pula sistem pemerintahan dan ketata-negaraannya seperti yang berlaku misalnya di Thailand.
Raja Maha Vajiralongkorn secara resmi, Senin (20/3) membubarkan parlemen dan selanjutya, ada tenggat waktu 60 hari bagi pemilihan perdana menteri dan 500 anggota parlemen untuk periode empat tahun ke depan.
Jelasnya, berdasarkan UUD Thailand yang diamendemen pada 2017, negara memiliki waktu 45 sampai 60 hari setelah parlemen bubar untuk menggelar Pemilu dan sampai pemerintah baru terbentuk, kabinet menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
Dipimpin Wakil PM Wissanu Krea-ngam, kabinet hanya boleh menjalankan operasional harian, tidak untuk mengambil keputusan strategis.
Sementara dalam pernyataannya, Raja Vajiralongkorn menyebutkan, pembubaran parlemen bertujuan untuk mengembalikan kekuatan agar keputusan politik ada di tangan rakyat untuk menjalankan pemerintahan demokratis dengan raja sebagai kepala negara.
Sedangkan PM Prayuth Chan-ocha, mengutip Bangkok Post, menyatakan siap mengikuti Pemilu setelah ia sebelumnya memenangi pemilu pada 24 Maret 2019.
Chan-ocha sendiri cukup “PD” akan memenangi lagi pemilu yang akan digelar nanti karena menurut dia pemerintahan pimpinannya cukup produktif ditandai dengan maraknya investasi, baik modal asing mau pun dalam negeri serta geliat pembangunan.
Sebaliknya mengacu pada hasil survei, kandidat PM terkuat adalah puteri mantan PM Thaksin Shinawatra yakni Paetongtarn Shinawatra (36) dari Partai Peu Thailand.
Paetongtarn mendapatkan dukungan 38,2 persen suara dalam jajak pendapat yang digelar beberapa waktu lalu, disusul Pita Limjaroenrat dari Partai Maju Bersama dengan dukungan 15,75 persen suara, sedangkan Prayuth di tempat ketiga dengan 15,65 persen suara.
Elektivitas Prayuth anjlok terutama karena setelah berkuasa ia berusaha mengubah konstitusi terkait masa jabatan perdana menteri dari empat menjadi delapan tahun.
Partai Pheu Thai sudah memenangi pemilu tiga kali walau pun juga tiga kali dikudeta oleh pihak militer. Ayah Paetongtarn, PM Thaksin dikudeta pada 2006, lalu adik perempuannya, Yingluck dikudeta pada 2014 sehingga keduanya sampai kini hidup di pengasingan.
“Dinasti Shinawatra sendiri dikenal tidak disukai oleh kelompok militer namun, namun mendapat dukungan luas dari rakyat terutama yang tinggal di pedesaan.
Sebalikny, PM Prayuth adalah jenderal yang mengudeta Yingluck pada 2014 dan baru disahkan menjadi PM pada 2017, tak lama setelah itu ia mengubah masa jabatan PM delapan tahun sehingga memicu polemik apakah dihitung dari 2014 atau 2017.
Siapa pun yag terpilih adalah persoalan internal Thailand, dan RI sebagai sesama anggota ASEAN, mendukung pergantian kepemimpinan di negara tetangga dengan mulus dan damai. (Reuters/Kompas/ns)
