TUMBANGNYA diktator Kol. Muamar Khadafy lebih enam tahun lalu tidak serta-merta membuat Libya, negeri di Afrika Utara, sepi apalagi berhenti dari konflik dan gejolak politik, namun sebaliknya, terus berlanjut tanpa jeda.
Alih-alih membaik, negeri berpenduduk sekitar 6,9 juta jiwa itu malah terjebak dalam perang saudara dan aksi-aksi teror berkepanjangan, sehingga sebagian penduduk malah menyesalkan penggulingan Khadafy yang sebelumnya berkuasa sekitar 42 tahun (1969 – 2011).
“Mayoritas orang Libya menyesalkan penggulingan Khadafi, bukan karena mereka mencintainya, tetapi karena hasil revolusi ternyata tidak sesuai harapan,” tutur Jalal Fituri, seorang dosen di perguruan tinggi setempat.
Selain diwarnai maraknya kerusuhan dan aksi-aksi teror, kata Fituri, situasi keamanan pasca jatuhnya Khadafi juga lebih buruk, bahkan praktek korupsi merajalela di seluruh negeri itu.
Lebih parah lagi, tuturnya, saat berunjukrasa menentang Khadafy enam tahun lalu, rakyat Libya memimpikan kebebasan dan menikmati kejayaan negerinya, namun kini, dikepung para gembong penjahat dan bergelut dengan kemiskinan, tanpa daya.
Ada juga yang menganggap, kekacauan di Libya yang terjadi saat ini dilakukan oleh ulah politisi Libya di luar negeri yang haus kekuasaan yang membodohi dan mencuci-otak pemuda untuk bangkit melawan Khadafi.
Gelombang unjukrasa besar-besaran menenang Khadafy di Kota Benghazi pada 17 Februari 2011 dengan cepat menyebar ke kota kota lain dan berubah menjadi konflik bersenjata antara gerilyawan Libya dan pasukan rezim pimpinan diktator itu.
Kelompok pemberontak berhasil menangkap, kemudian membunuh Khadafy di kota kelahirannya, Sirte pada Oktober 2011, sehingga mengakhiri rezim yang telah berkuasa 42 tahun tersebut.
Nasibnya sungguh tragis. Setelah ditemukan di sebuah pipa drainase, ia ditembak oleh salah seorang pemberontak dan jenasahnya bersama puteranya, Motasim dan seorang jenderalnya disemayamkan di ruang pendingin daging di kota Misrata dan dipetontonkan pada publik.
Rebut Bandara Tripoli
Situasi terakhir, pasukan pemberontak di bawah Jenderal Khalifa Haftar, dilaporkan berhasil merebut bandara di ibukota Tripoli, Kamis lalu (4/4) yang dipertahankan oleh pasukan rezim PM Fayez al-Sarrai dukungan PBB.
Haftar saat bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterrez yang sedang melawat ke Libya, Jumat lalu (5/4) bahkan menyatakan, pasukannya baru akan berhenti menyerang Tripoli jika sudah berhasil menaklukan teroris (rezim PM al-Sarrai-red).
Sebaliknya, al-Sarrai menyatakan, pemerintahannya yang diakui oleh PBB sudah mengulurkan tangan untuk mewujudkan perdamaian, tetapi Haftar malah melancarkan kudeta.
Sejumlah pihak beberapa kali menggelar upaya damai di Libya, termasuk Perancis (di Paris, Mei 2018) yang mengikutkan empat pihak yang bertikai yakni PM Sarrai, Panglima Tentara Nasional Jenderal Haftar, Ketua DPR Aghela Saleh dan Ketua Dewan Tinggi Negara Khaled Misri.
Sejauh ini Libya terbelah menjadi dua wilayah kekuasaan yakni pasukan Sarrai menguasai wilayah barat dan pasukan Haftar menguasai wilayah timur.
Serangan Haftar ke Tripoli juga memunculkan spekulasi keterlibatan kekuatan regional di tengah konflik internal Libya karena peristiwa tersebut terjadi setelah pertemuan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dengan Jenderal Haftar beberapa waktu lalu.
Dugaan bahwa Arab Saudi berada di belakang Haftar diindikasikan a.l. karena Raja Salman dan PM Sarrai yang sama-sama hadir dalam KTT Arab di Tunis beberapa waktu lalu tidak saling bertemu.
Sejauh ini Arab Saudi bersaing keras dengan Iran untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.
Dalam konflik di Yaman, Saudi mendukung rezim pengasingan mantan Presiden Abdurabuh Mansour Hadi, sebaliknya Iran mendukung milisi Houti lawannya. Di Suriah, Saudi mendukung kelompok perlawanan, sebaliknya Iran di belakang rezim Bashar al Assad.
Hanya rakyat Libya, terutama para elite yang semestinya berhak menentukan nasib bangsanya. (AP/AFP/ns)
