PENDAPATAN Asli Daerah negri Trajutrisna memang tidaklah terlalu besar, sehingga pada RAPBN 2017/2018 ini hanya dipatok Rp 45 triliun. Tapi gara-gara parlemennya terilhami kasus di Pemprov DKI, parlemen Trajutrisna ikut-ikutan menolak RAPBN yang diajukan Prabu Boma Nrakasura alias Setija. Walhasil roda pemerintahan terancam terhenti karena negara tak bisa membiayai program-programnya.
Patih Pancatnyana sudah mencoba melobi parlemen, agar RAPBN itu disetujui dengan sedikit perubahan. Tapi ketua parlemen Tumenggung Bandaculika bergeming, minta disogok, ngkali. Nah, gara-gara musibah ini pula, Setija terpaksa menggunakan sisa APBN tahun sebelumnya. Boma Nrakasura jadi Basuki Nrakasura, pusing menjalankan roda pemerintahannya.
”Kenapa gunakan sisa APBN lama boss? Kan bisa dibicarakan lagi, asal ada pengertian dengan DPR.” Patih Pancatnyana menyayangkan.
”Biar saja, ketimbang dana dipas-pasin buat seminar dan loka karya.” tukas Prabu Setija.
Gara-gara RAPBN yang dipending, krisis ekonomi melanda negeri Trajutrisna secara sistemik. Wilayah imperium Kikis Tunggarana yang selama ini disubsidi oleh Trajutrisna jadi tak terurus sama sekali. Rakyatnya terpaksa mencari penghidupan ke negri lain, yang berbatasan dengannya. Ada yang ke Pringgodani, banyak pula yang jadi TKW (Tenaga Kerja Wayang) ke Ngastina. Begitu krisisnya kepercayaan atas negeri Trajutrisna, alat pembayaran pun yang dipakai ringgit Pringgodani dan benggol Ngastina.
Prabu Setija seakan telah melupakan wilayah imperiumnya, sehingga rakyat Kikis Tunggarana terpaksa berkiblat ke Pringgodani atau Ngastina. Bahkan pembangunan infra struktur, diusulkan bukan ke Trajutrisno, melainkan ke Pringgodani. Sebagai raja yang gak mentalan, Gatutkaca pun menyisihkan sejumlah anggaran untuk menolong negeri tetangga. Seperti yang terjadi belum lama ini, Gatutkaca membangun jembatan penghubung Trajutrisna – Pringgodani, atas permintaan rakyat Kikis Tunggarana.
”Gatutkaca sok kaya, mencampuri wilayah negri orang.” kata Prabu Setija dalam sidang terbatas bidang hamkamnas.
”Kalau saya boss, malah beneran. Kita tak perlu keluarkan dana.” jawab Patih Pancatnyana santai.
Demikian murkanya Prabu Setija, sejumlah perwakilan Kikis Tunggarana dipanggil, ditanting (disuruh pilih) dan ditanyai, maunya apa? Pilih negeri Trajutrisna, atau pilih Pringgodani? Kalau pilih Trajutrisna, harus menunjukkan loyalitas pada negara. Tapi jika memilih Pringgodani, detik ini juga silakan minggat dari wilayah Kikis Tunggarana.
”Mau kalian seperti orang-orang Rohingya.?” ancam Prabu Setija.
”Jangan bos, jangan! Kami masih loyal pada Trajutrisna.” mohon para wayang.
Di depan Prabu Boma Nrakasura mereka ya ya….. menyatakan pejah gesang ndherek Setija. Tetapi sekembalinya dari panggilan ke Istana, mereka berbondong-bondong ke Pringgodani, minta imperium Kikis Tunggarana dianeksasi menjadi wilayah Pringgodani saja. Mirip-mirip Timor Timur di tahun 1976 dulu itu lho. Buat apa jadi kawula Trajutrisna, jika pimpinan nasinalnya tak pernah memperhatikannya.
”Mending Kikis Tunggarana sampeyan kuasai. Di situ ada tambang emas dan uranium yang belum dieksplorasi,” kata Tumenggung Panji, seorang perwakilan dari Tunggarana.
”Tapi aku tak mau mencaplok negeri orang. Nanti apa kata dunia,” jawab Gatutkaca mencoba meredam keinginan warga negeri tetangga.
Meski Prabu Gatutkaca menolak tawaran itu, bukan berarti mereka mau kembali ke negerinya. Justru mereka berbondong-bondong meninggalkan Kikis Tunggarana, cari nafkah dan kehidupan di Pringgodani. Tentu saja ini bikin pusing Gatutkaca, karena kue rejeki untuk rakyatnya diambil pula oleh kaum pendatang. Kini di mana-mana terjadi bentrokan antara pribumi dan pendatang, gara-gara berebut lahan.
Pusingnya Gatutkaca adalah dongkolnya Prabu Setija. Gara-gara dapat masukan yang salah, dia menuduh bahwa rakyat Kikis Tunggarana berurbanisasi ke Pringgodani atas tawaran Gatutkaca. Faktanya terang benderang, raja Pringgodani ini berani membangun jembatan penghubung Tunggarana – Pringgodani yang biayanya puluhan milyar. Karenanya dia segera kirim kawat nota protes ke Gatutakaca, tapi yang kena tuduh menolak dengan tegas, ”Itu bukan maunya saya.”
”Dari pada dituduh yang enggak-enggak, mendingan diambil saja itu Kikis Tunggarana.” saran Antasena, generasi muda Ngamarta.
”Tapi nanti Pringgodani jadi sorotan internasional, saya bisa kena sanksi PBW (Persatuan Bangsa Wayang).”
Demikianlah perseteruan Pringgodani – Trajutrisna jadi semakin meruncing. Prabu Setija yang mencemaskan wilayahnya bakal dicaplok Gatutkaca, mencoba menyelesaikannya lewat jalur hukum. Dia menggugat ke lembaga Pradata Nagara yang diketuai Sanjaya. Dia berharap keadilan berpihak padanya, sehingga Kikis Tunggarana tetap menjadi bagian dari negeri Trajutrisna.
Sanjaya adalah anak Yamawidura, yang di kala mudanya –tepatnya di masa kerenya– menjadi juru tuntun raja buta Prabu Destarata, pejabat sementara raja Ngastina. Tapi setelah menyelesaikan S-3-nya di Fakultas Hukum UGM (disini: Universitas Gajah Mungkur), dia diangkat menjadi Ketua Pradata Negara, yang bertugas mengadili segala sengketa hukum. Sekarang dia ke mana-mana pakai toga dan jubah hitam.
”Tolong menangkan saya. Saya ngerti kok….”, kata Setija bisik-bisik.
”Ssst, jangan ngomong begitu. Ketahuan media, bisa bahaya.” Jawab Senjaya mulai gusar, sambil tengok kanan kiri.
Sementara gugatan sedang dipelajari, Burisrawa yang terkenal jadi makelar kasus klinteran (mondar-mandir) di gedung Pradata Negara, lagaknya macam Ahmad Fatanah dalam kasus sapi impor dulu. Bila ruang kerja Sanjaya tak ada orang, dia membisiki sang ketua, sepertinya ada kaitan dengan pesanan Prabu Boma Nrakasura.
Sampailah pada peristiwa malam jahanam itu. Prabu Setija dan Burisrawa tengah malam membawa tas besar ke ruang kerja Sanjaya, yang katanya sedang lembur. Tapi bersamaan dengan itu datang pula secara tiba-tiba Antasena. Dia keluarkan pistol, dan ketiganya diminta angkat tangan. Ketika tas besar itu dibuka, isinya bergepok-gepok uang kertas bernilai milyaran.
“Buat apa uang ini?” gertak Antasena garang.
”Ah, cuma untuk Bansos saja kok.” Jawab Burisrawa sekenanya.
Bantuan sosial kok diserahkan ke lembaga hukum, apa urusannya? Setelah jidat masing-masing diancam pistol, barulah mengaku bahwa uang Rp 3 miliar itu untuk melancarkan sidang sengketa Kikis Tunggarana, khususnya bagi pemenangan Setija. Ketiganya pun segera diborgol, dipaksa naik truk dan diberi rompi oranye. “Baru jadi jadi ketua mahkamah wayang saja sudah korupsi, apa lagi…..”, omel Antasena merepet-repet. Nama Sanjaya pun berubah jadi Akil Sanjaya. (Ki Guna Watoncarita)
