ALIH-ALIH lengser akibat tekanan internasional terutama dari Barat, negara-negara anggota ASEAN dan penolakan oleh mayoritas rakyatnya, rezim junta Myanmar malah semakin brutal menekan gerakan pro-demokrasi.
Sudah lebih sepuluh bulan sejak kudeta oleh kelompok junta militer dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing 1 Februari lalu diwarnai aksi-aksi protes oleh massa pro-demokrasi dan kelompok etnis minoritas. Boleh dibilang tiada hari tanpa unjuk rasa sejak itu.
Pada kejadian terakhir, Minggu (5/12) lima orang tewas di Yangon saat satu truk tentara Myanmar (tatmadaw) dengan sengaja mengarahkannya ke kumpulan pendemo.
Saat itu, sekitar 30-an pendemo berbaris melakukan aksi damai menyusuri ruas jalan di pusat kota sambil mengusung foto pemimpin Partai Liga Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi yang sejak awal kudeta sampai saat masih ditahan oleh kelompok junta. Suu Kyi seharusnya memenangkan Pemilu November 2000 lalu.
Menurut sejumlah saksi mata, tiba-tiba truk tentara menyeruduk para pendemo, sehingga sebagian mengalami luka-luka atau kemungkinan ada yang mati di tempat dan sebagian lagi kucar-kacir.
“Paling tidak saya melihat para tentara tersebut menyeret 10 orang korban, “ tutur saksi mata yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan.
Ia juga mengaku, tentara meneriaki massa yang masih berdiri-diri di dekat kejadian untuk segera meninggalkan lokasi, jika tidak, mereka mengancam akan ditangkap.
Sampai hari ini, menurut catatan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sekitar 1.300 pengunjuk rasa di berbagai lokasi di Myanmar tewas dan 10.000 orang ditahan walau sebagian sudah dibebaskan.
Hasil investigasi Human Rights Watch (HRW) juga menyebutkan, tewasnya 65 peserta unjukrasa pertama sejak kudeta pada 1 Maret lalu dilakukan dengan sengaja, terencana dan sistematis oleh tentara.
Tetap Bergeming
Di balik tekanan internasional dan juga rakyatnya, termasuk pemblokiran asset-aset Myamar di AS dan larangan berpergian tokoh-tokoh Junta oleh AS dan Inggeris serta boikot negara-negara ASEAN belum ada tanda-tanda rezim junta akan lengser.
ASEAN yang giliran dipimpin Brunei memboikot rezim junta dengan tidak mengundangnya pada KTT yang dihadiri oleh pimpinan atau kepala negara sembilan anggota lainnya pada akhir Oktober lalu.
Myanmar mengacam keputusan itu karena merasa, kepala negara atau pemerintahnya memiliki hak sama untuk berpartisipasi dalam KTT sehingga karena tidak diundang, tidak bisa menerima keputusan atah hasil KTT mengingat hal itu bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN.
ASEAN juga mendapat tekanan int’l untuk bersikap lebih tegas terhadap kelompok Junta yang gagal mengambil langkah penghentian kekerasan, pemberian akses kemanusiaan dan memulai dialog sesuai konsensus ASEAN yang dicapai April lalu.
Tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan rezim junta akan bercokol, tetapi jika tidak didukung int’l dan rakyatnya, cepat atau lambat pasti bakal lengser, agaknya hanya soal waktu. (AP/AFP/ns)
